Skip to main content

Korupsi Membonsai Ekonomi

Korupsi Membonsai Ekonomi
Korupsi Membonsai Ekonomi

Masalah korupsi politik di Indonesia terus menjadi berita utama (headline) setiap hari di media Indonesia dan menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit. Di kalangan akademik para cendekiawan telah secara terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini sudah memiliki akarnya di masyarakat tradisional pra-kolonial, zaman penjajahan Belanda, pendudukan Jepang yang relatif singkat (1942-1945) atau pemerintah Indonesia yang merdeka berikutnya.

Meskipun demikian, jawaban tegas belum ditemukan. Untuk masa-masa mendatang yang entah sampai kapan, harus diterima bahwa korupsi terjadi dalam domain politik, hukum dan korporasi di Indonesia (meskipun ada beberapa tanda-tanda, yang dibahas di bawah, yang mengarah ke perbaikan situasi).

Korupsi dan ekonomi berkorelasi erat, sangat erat. Ada hubungan terbalik di antara keduanya. Semakin tinggi korupsi suatu negara, semakin rendah pertumbuhan ekonominya, kian tersendat pula jalan menuju kesejahteraan bersama. Korelasi yang erat antara korupsi dan ekonomi sering dilupakan atau pura-pura dilupakan. Ketika nilai tukar rupiah bertekuk lutut di hadapan dolar Amerika Serikat, instabilitas politik dijadikan kambing hitam.

Padahal, ketika kondisi politik membaik dan dukungan terhadap pemerintah semakin kuat, rupiah tetap saja melemah terhadap dolar. Begitu juga ketika harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, para pejabat malah sibuk melakukan inspeksi mendadak di pasar-pasar. Hati mereka sulit untuk tergerak menangkap aparat yang berkolusi dengan penimbun barang.

Pengungkapan kasus-kasus korupsi di tengah perekonomian lari seperti bekicot, sesungguhnya, berangkat dari kesadaran penuh relasi korupsi dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan, bila ada perbaikan indeks korupsi satu poin saja, laju investasi meningkat lebih dari 4% dan laju pertumbuhan ekonomi naik menjadi lebih dari 0,5%. Pengungkapan kasus korupsi tidak mesti melalui operasi senyap.

Tentu, kita juga sepakat, pengungkapan itu tidak perlu menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Jauh lebih elok bila pemberantasan korupsi dilakukan secara terukur dan transparan sehingga menimbulkan efek jera. Sejauh ini, kalau kita mau bersikap jujur, pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian masih dalam batas-batas kepatutan dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Patut pula diwaspadai tudingan kegaduhan itu sebagai serangan balik yang dilakukan para koruptor. Publik tentu saja terperanjat kala berhembus isu Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso akan dicopot. Isu itu berhembus kencang pada Rabu (2/9). Budi Waseso dituding telah membuat kegaduhan saat menggeledah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II pada 28 Agustus.

Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat bongkar muat mobile crane senilai Rp45 miliar. Tidak ada yang istimewa dalam penggeledahan yang dilakukan kepolisian di PT Pelindo II. Penggeledahan itu berlangsung secara wajar, sama seperti saat KPK atau kejaksaan melakukan penggeledahan.

Kegaduhan bukan ditimbulkan karena penggeledahan, melainkan akibat opini. Karena itu, kegaduhan bukan berlangsung di ranah penegakan hukum, melainkan di ruang publik sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jika korupsi masih dianggap sebagai kejahatan luar biasa, tidak perlu bangsa ini menghabiskan energi untuk mempersoalkan cara pemberantasannya.

Sebagai kejahatan yang luar biasa, pemberantasan korupsi mesti dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula sekalipun risikonya menimbulkan kegaduhan. Jika ditilik dari sisi substansi, korupsi masih berperan signifikan membonsai pertumbuhan ekonomi. Nilai korupsi di Indonesia amatlah besar. Berdasarkan riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, potensi korupsi yang dilakukan penyelenggara negara pada 2014 mencapai Rp1.792 triliun.

Angka itu diperoleh dari transaksi mencurigakan dan transaksi tunai yang diduga dilakukan penyelenggara negara. Angka itu pula nyaris setara dengan total jumlah anggaran belanja negara kita di tahun yang sama. Karena itu, terang benderang sudah bahwa korupsi tetap merupakan masalah yang endemik dan sistemis. Perlambatan pertumbuhan ekonomi bukan ditimbulkan kegaduhan saat pemberantasan korupsi, melainkan substansi korupsi itu sendiri yang berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.


Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top