KPK Cegah Nur Alam Bepergian ke Luar Negeri

Zaenal Arifin
Zaenal Arifin

KPK Cegah Nur Alam Bepergian ke Luar Negeri
 Jakarta, Winnetnews.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku sudah mencegah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam bepergian ke luar negeri sejak 22 Agustus 2016 lalu. Pencegahan ini terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan Nur Alam.

"Untuk tersangka sudah dikeluarkan surat permintaan cegah bepergian keluar negeri sejak 22 Agustus 2016," kata pelaksana tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Nur Alam diduga melakukan perbutan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.

Ia disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Apa Reaksi Kamu?