Skip to main content

KPK Harus Bongkar Jaringan Andri

KPK Harus Bongkar Jaringan Andri
KPK Harus Bongkar Jaringan Andri

WinNetNews.com - Dengan ditangkapnya pejabat Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisno (ATS) menunjukkan praktek korupsi tak pandang bulu. Kini masyarakat pun menaruh harapan besar kepada KPK untuk berani menumpas gurita yang bermain dalam lembaga peradilan tersebut.

"Harapan untuk KPK, jangan berhenti di sini saja. Jangan cuma di satu kasus seperti yang sudah-sudah. Secara formil kan enggak mungkin dia sendirian, pasti ada pihak lain. KPK harus cari," seru peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonsia (MAPPI) Fakultas Hukum UI, Dio Ashar Wicaksana, saat berbincang usai diskusi terbatas di kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016) malam.

Dio juga berharap, Ketua MA Hatta Ali, melihat kasus ini bukan sekadar ala kadarnya. Hatta harus membantu KPK dalam mencari gurita yang ada dalam tubuh MA.

"Kita harap ini jadi prioritas dan perhatian ketua. Sebab, ini kejadiannya kan berulang kali. Ketua MA harus membantu KPK untuk temukan ada apa di dalamnya," sebut Dio.

Untuk mengantisipasi adanya praktek penundaan salinan putusan seperti yang dilakukan oleh Andri terulang kembali, MAPPI menyarankan agar putusan MA bisa diunggah ke situsnya setelah dibacakan saat itu juga. Hal ini seperti yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita harap ke depan, MA buat keputusan one day publish seperti MK. Caranya, penyederhanaan putusan di MA dengan petikan itu bisa dilampirkan tapi pertimbangan hakim jadi yang utama. Kemudian ada pembatasan perkara kasasi di MA," terang Dio.

Sebab menurut Dio, tidak semua kasasi yang diajukan ke MA masuk ke ranahnya. Jadi sudah seharusnya ada penyaringan, seperti yang dilakukan di Belanda.

Di mana, penyaringan kasasi dilakukan oleh hakim muda. Setelah itu baru dilanjutkan kepada hakim senior.

"Perkara MA pada Februari 2015 nunggak atau minutasi sampai 9.000-an. Gimana mau harapkan one day publish kalau sebanyak itu? Padahal tidak sedikit juga perkara yang ditangani bukan ranah MA. Cuma kalau memenuhi syarat, masuk," pungkasnya.

Dilansir dari laman detik

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top