KPK Miliki Bukti Permulaan Mantan Menkes Fadilah
Gedung KPK. Foto: Ist

KPK Miliki Bukti Permulaan Mantan Menkes Fadilah

Selasa, 11 Okt 2016 | 13:46 | Zaenal Arifin

Jakarta, Winnetnews.com - Anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indah Oktianti, menegaskan pihaknya memiliki bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan tersangka atas diri pemohon praperadilan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

"Penetapan itu diawali dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rustam Syarifuddin Pakaya dalam proses pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/10).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan mantan Menkes Siti Fadilah Supari pada Selasa (11/10) yang beragendakan jabawan dari pihak termohon dalam hal ini KPK.

Indah menjelaskan sesuai fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang dijadikan pertimbangan dalam putusan perkara aquo diperoleh fakta hukum adanya peran atau keterlibatan pemohon.

"Adanya keterkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Rustam Syarifuddin Pakaya dengan pemohon sebagai orang yang turut menerima Mandiri Traveller's Cheque (MTC) senilai Rp1,375 miliar dalam proses pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan," tuturnya.

Kemudian, kata Indah, penerimaan MTC oleh pemohon telah menjadi fakta hukum yang diakui kebenarannya dalam putusan perkara Rustan Syarifuddin Pakaya sehingga majelis hakim dalam amar putusan memerintahkan untuk melakukan perampasan terhadap kekayaan/uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi.

"Akan dikembalikan ke kas negara, yaitu antara lain dari pemohon sejumlah Rp1,375 miliar," ucap Indah.

Sidang praperadilan mantan Menkes Siti Fadilah Supari akan dilanjutkan pada Rabu (12/10) dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon.

KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-50/01/11/2014, tertanggal 13 November 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-12A/01/05/2015, tanggal 15 Mei 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...