KPK Nilai Hukuman Koruptor Lebih Efektif Dengan TPPU
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan

KPK Nilai Hukuman Koruptor Lebih Efektif Dengan TPPU

Senin, 3 Okt 2016 | 09:31 | Rusmanto

WinNetNews.com - Usulan pemberian sanksi tambahan pada terpidana kasus tindak pidana korupsi berupa sanksi sosial mengemuka. Bentuk hukuman seperti menyapu jalan hingga memberi cap mantan koruptor di KTP pun muncul.

Wacana sanksi sosial itu muncul ketika pemerintah tengah menyiapkan Paket Reformasi Hukum yang bakal dikeluarkan dalam beberapa pekan ke depan. Namun demikian, KPK sebagai garda depan pemberantasan korupsi di Indonesia menilai bahwa usulan itu bagus meski sebenarnya lebih efektif hukuman untuk koruptor yaitu dengan pengenaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Bagus (sanksi sosial untuk koruptor), tapi yang paling efektif adalah mengambil seluruh hartanya yang berasal dari korupsi dengan penerapan UU TPPU," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Senin (3/10/2016).

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut usulan tentang sanksi sosial itu masih akan dikaji lebih lanjut.

Wacana penambahan sanksi sosial bagi koruptor mengemuka saat pertemuan Presiden dengan para pakar hukum. Kala itu, salah satu pakar hukum, Maruarar Siahaan yang menyampaikan usulan itu langsung ke Presiden.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sepakat hukuman bagi para koruptor belum maksimal, namun mengenai usulan sanksi sosial, Presiden akan menyerahkannya kepada tim perumus paket kebijakan hukum apakah usulan itu bisa diakomodasi atau tidak.

Berbeda dengan Johan Budi, Jaksa Agung HM Prasetyo sepakat dengan adanya usulan penambahan sanksi sosial dalam paket Reformasi Hukum. Dirinya bahkan mengusulkan cap 'Mantan Koruptor' di KTP terpidana kasus tindak pidana korupsi.

"Saya sependapat itu, biar mereka (koruptor) malu. Ada wacana mereka disuruh sapu jalanan, nyapu pasar, suruh bersihkan WC umum. Ya biar masyarakat melihat itu, masyarakat tahu persis. Kalau perlu dimasukkan dicap di KTP-nya itu mantan koruptor misalnya. Itu bagus sekali, biar kalau tahu malu, malu gitu loh. Tapi banyak yang mengatakan urat malunya udah hilang," ujar Prasetyo di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan.

Sebagaimana diketahui, paket kebijakan hukum akan dikeluarkan pemerintah dalam beberapa tahap. Paket kebijakan pertama disebut akan dikeluarkan di akhir bulan Oktober. Publik tinggal menunggu, apakah sanksi sosial bagi koruptor akan masuk ke paket kebijakan hukum atau tidak.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...