(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

KPK Siap Menghadapi Kasus Pelindo

Muhammad Takdir
Muhammad Takdir

KPK Siap Menghadapi Kasus Pelindo
WinNetNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapannya untuk menghadapi persidangan praperadilan yang diajukan mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino. Praperadilan ini telah didaftarkan Lino melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail pada Senin (28/12) kemarin.

"Ya kita hadapi. Saya sudah terima laporan dari biro hukum," kata Agus usai peresmian gedung baru KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (29/12).

Agus mengaku tidak memiliki strategi khusus menghadapi persidangan praperadilan RJ Lino ini.

Meskipun kuasa hukum RJ Lino, Maqdir Ismail yang merupakan kuasa hukum Komjen Budi Gunawan yang mengalahkan KPK di praperadilan.

"Strateginya sesuai jalur hukum di praperadilan," katanya.

 

Sebelumnya, Maqdir menyatatakan, praperadilan ini diajukan lantaran tidak ada alasan bagi KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010. Dikatakan, pihaknya merasa kliennya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan seperti yang dituduhkan KPK. Apalagi, hingga kini, KPK belum merilis kerugian keuangan negara yang disebut dilakukan kliennya.

"Kalau kita lihat ketentuan UU, bagaimana bisa seseorang ditetapkan tersangka korupsi kalau tidak ada kerugian negaranya, itu yang pokok," kata Maqdir kepada wartawan, Senin (28/12) malam.

Diberitakan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit QCC, Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukkan langsung kepada perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek.

Namun, belum diketahui jumlah kerugian yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Atas tindakan yang diduga dilakukannya, Lino dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(seperti dilansir dari Berita Satu)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});