Kritik Penanganan Covid-19, Natalius Pigai: Kalau Tak Sanggup Sebaiknya Mundur
Natalius Pigai. (Foto: Kompas.com)

Kritik Penanganan Covid-19, Natalius Pigai: Kalau Tak Sanggup Sebaiknya Mundur

Selasa, 4 Agt 2020 | 15:45 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Aktivis hak asasi manusia (HAM), Natalius Pigai kembali mengkritik pemerintah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Terlebih mengingat jumlah kasus harian dan kematian yang masih tinggi.

"Saya mengikuti gerak-gerik pemerintah hari demi hari. Sejak Mei setelah Hari Raya Idul Fitri, Presiden, para menteri masa bodoh alias tidak mau dengar tv, tidak mau baca koran, tidak mau degar rakyat, alias pembiaran," kata Pigai, Selasa (4/8).

Pigai juga menyoroti kebijakan pusat dan daerah yang dinilainya terkadang tak selaras. Hal tersebut tercermin dari  kepala daerah yang berjalan sendiri-sendiri serta dana serapan penanganan Covid-19 yang masih rendahf.

Ia menyebut, terkait minimnya serapan anggaran tersebut Presiden Jokowi hanya pura-pura mengamuk dan mengancam reshuffle.

Menurut mantan komisioner Komnas HAM ini mengatakan, kematian yang dikarenakan pembiaran adalah salah satu bentuk atau unsur utama pelanggaran HAM, yaitu human rights abused by omission.

"Rakyat sebagai pemegang hak (rights holder) berhak menuntut kompensasi kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya. Hal ini penting agar pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diemban," ucapnya.

"Dan, kalau tidak sanggup urus negara, sebaiknya Jokowi dan kabinetnya mundur," tegasnya Natalius Pigai menambahkan.

Sebagai informasi, angka kematian akibat virus corona (Covid-19) di Indonesia tercatat lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global.

Berdasarkan data hingga  Senin kemarin (3/8/2020), total yang terkonfirmasi positif corona di tanah air sebanyak 113.134 orang. Dan yang dinyatakan meninggal dunia 5.302 orang.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...