Kubu Ical Lunasi Tagihan Listrik dan Renovasi DPP Golkar

Kubu Ical Lunasi Tagihan Listrik dan Renovasi DPP Golkar

Kamis, 21 Jan 2016 | 11:39 | kontributor

WinNetNews.com - Kubu Aburizal Bakrie (Ical) akan menggelar rapimnas akhir pekan ini di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat. Tagihan listrik yang sempat tertunggak pun dilunasi demi kelancaran acara tersebut.

"Sudahlah. Kan kemarin kita rapat pleno di DPP hehehe," kata Bendum Golkar Hasil Munas Bali Bambang Soesatyo kepada wartawan, Kamis (21/1/2016).

Namun Bambang tak mengungkap jumlah dana yang harus digelontorkan untuk melunasi tagihan listrik kantor partai berlambang pohon beringin itu. Bambang hanya mengatakan tagihan yang dibayarkan untuk tiga bulan. Sebagai gambaran, politikus Golkar Yorrys Raweyai menyebut tagihan listrik DPP Golkar untuk dua bulan saja, dengan pemakaian minimalis, sekitar Rp 400 juta.

Selain melunasi tagihan listrik, DPP Golkar hasil Munas Bali juga merenovasi bangunan kantor DPP Golkar. Renovasi diharapkan selesai sebelum gelaran Rapimnas pada 23-25 Januari.

"Kita mulai renovasi kantor DPP Golkar Slipi. Mudah-mudahan Rapimnas 23-25 Januari nanti bisa menjadi jembatan emas menuju munas yang disepakati bersama untuk persatuan Golkar yang solid dan kuat," ujarnya.

Soal tagihan listrik ini pernah menjadi topik pembahasan hangat di antara dua kubu Golkar yang berseteru. Dimulai oleh Yorrys Raweyai yang mengungkap pengusiran terhadap kubu Agung. Yorrys menyebut kubu Agung tak mengurus DPP, bahkan tak membayar uang listrik.

 

Kubu Ical menyambar isu panas itu. Bambang Soesatyo langsung menyatakan kubu Ical akan melunasi tagihan-tagihan yang ditinggalkan kubu Agung.

"Tunggakan listrik, pajak dan gaji karyawan yang ditinggalkan kubu Ancol pekan depan akan kami lunasi," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo kepada wartawan, Sabtu (2/1/2016).

Kubu Agung bereaksi. Rupanya, kubu Agung ingin tagihan listrik ditanggung bersama dengan kubu Ical. Bendahara Umum Golkar kubu Agung, Sari Yuliati, menyebut kubu Ical juga punya tanggung jawab setelah MA mencabut SK kepengurusan Golkar kubu Agung pada Oktober 2015. Terlebih, kantor itu dipakai secara bersama-sama terhitung 1 November 2015.

"Begini, keputusan MA (membatalkan SK Golkar kubu Agung -red) itu kan Oktober ya. Per tanggal 1 November, itu kita sudah ngantor bersama. Jadi konsekuensinya ditanggung bersama," kata Sari, Sabtu (2/1/2016) lalu.

Sari menegaskan kubu Agung mampu membayar tagihan listrik tersebut. Namun kubu Agung ingin kubu Ical juga ikut bertanggung jawab mengurus kantor.

Sumber: Detik

TAGS:

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...