Langkah Pemrprov DKI Gusur Warga Bidara Cina Sangat Alot

Langkah Pemrprov DKI Gusur Warga Bidara Cina Sangat Alot

WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) harus menelan pil pahit. Pasalnya PTUN mengabulkan gugatan warga Bidara Cina atas perkara penetapan lokasi pembangunan inlet sodetan Kali Ciliwung arah Kanal Banjir Timur (KBT) terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada 25 April 2016. Sebagai konsekuensinya, SK Gubernur DKI Nomor 2779/2015 harus dibatalkan. Namun, Ahok tidak begitu saja menerima kekalahan. Pihaknya, melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI siap mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

"Pasti (kasasi)," kata Ahok dengan singkat di Balai Kota, Kamis (28/4).

Ahok juga menegaskan pihaknya akan mempelajari penyebab kekalahan itu sebelum mengajukan kasasi. Dia juga menyebut, Pemprov belum menerima salinan putusan PTUN.

"Pemberitahuan sudah kami dapat, tapi kami belum mendapat salinan putusannya. Kami akan pelajari, kita pasti akan kasasi. Kita akan pelajari apa penyebab kita kalah," sambungnya.

Kasus ini bermula saat warga melayangkan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terhadap SK Gubernur Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) di PTUN. Musababnya, warga tidak terima dengan langkah Pemprov yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dulu.

Dalam SK Gubernur Nomor 2779/2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodet Sungai Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi. Akan tetapi, dalam SK semula yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 lalu tertulis luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi.

 

Padahal niatan Pemprov DKI membebaskan lahan yang kini diduduki warga itu untuk dibangun jalur masuk air (inlet) Sodetan Ciliwung. Pembangunan tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Di mana, dalam hal ini pemerintah pusat bertindak sebagai penentu luas wilayah yang dibutuhkan hingga melakukan pengerukan. Sedangkan Pemprov DKI dalam hal ini Ahok hanya bertugas membebaskan lahan dan membayar ganti rugi.

Sodetan Ciliwung sendiri memiliki arti penting bagi penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Sodetan Ciliwung akan mengalirkan air dari Kali Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur. Dengan kapasitas tersebut, 10% beban aliran air Ciliwung dapat dikurangi.

Ahok awalnya menargetkan proyek sodetan ini bisa rampung tahun ini, namun melihat banyaknya kendala dalam pengerjaan besar kemungkinan baru bisa terwujud pada 2017 mendatang. Hal ini lantaran proses pemetaan bidang di Bidara Cina terkendala dengan adanya permasalahan dengan masyarakat setempat.

Warga mengaku mendukung program Ahok, tetapi mereka keberatan dipindahkan ke rusun Cipinang Besar Selatan (Cibesel) yang telah disediakannya karena mereka mengaku memiliki sertifikat tanah. Mereka lebih memilih ganti rugi tanah per meter persegi Rp 25 juta dan harga bangunan per meter persegi Rp 3 juta. Soal ganti rugi ini bahkan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 15 Juli 2015 lalu.

 

Mengenai ganti rugi, Ahok menerangkan warga yang mendapat ganti rugi hanya yang mengantongi sertifikat hak milik (SHM). Ahok pun pernah meneken Peraturan Gubernur DKI 190 Tahun 2014, bahwa untuk tanah yang ber-SHM maka ganti rugi akan diberikan sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Desember 2014.

Apabila tanah tanpa SHM namun disertai Girik, maka ganti ruginya sebesar 80 persen dari NJOP. Namun jika hanya ada 'bukti surat alas' atas tanah, maka ganti ruginya 25 persen dari NJOP.

Belakangan, warga menilai kompensasi tawaran bagi mereka yang terkena proyek sodetan berubah. Di sisi lain, Ahok pun memastikan warga di Bidara Cina tidak memiliki SHM.

Baca Juga: Akan Direlokasi, Warga Bidara Cina Minta Ganti Rugi dan Tolak Rusun

Menurut Manajer Proyek Sodetan Ciliwung Kanal Banjir Timur Ismu Sutopo, saat ini seharusnya pengerjaan Sodetan Ciliwung bagian hilir alias outlet sudah selesai. Akan tetapi kini, pihaknya terpaksa menghentikan semua aktivitas terkait proyek Sodetan Ciliwung ini.

Baca juga: Ahok Kalah di PTUN Terkait Gugatan Warga Bidara Cina Soal Sodetan Ciliwung

Secara teknis, seharusnya pengeboran sodetan itu dilakukan dua arah. Namun dikarenakan adanya kendala pembebasan lahan di Bidara Cina, alat bor yang selama ini digunakan untuk melubangi jalur Sodetan Ciliwung di Jalan Otista 3, Jatinegara, Jakarta Timur menganggur alias tidak digunakan.

Sumber: Detik

Foto: Megapolitan Kompas