Libatkan Warga Awasi Penyaluran, KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Tribunnews)

Libatkan Warga Awasi Penyaluran, KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos

Jumat, 29 Mei 2020 | 16:07 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Belakangan ramai beredar kabar mengenai maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk mengatasi maraknya hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi bernama Jaga Bansos.

Peluncuran tersebut dilakukan secara online oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Ketua Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Jumat (29/5/2020).

"KPK sudah meluncurkan kerja sama kementerian lembaga baik Menpan-RB, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kepala BPKP RI, kita luncurkan aplikasi yang kita beri nama Jaga Bansos dapat diakses melalui mobile apps dengan mendowload di Play Store dan App Store maupun akses website," kata Firli.

Ia mengungkapkan, tujuan dari aplikasi tersebut adalah mengawasi  pemberian bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19.

Dengan aplikasi tersebut, warga bisai turut serta melapor jika ada dugaan penyimpangan dari penyaluran bansos di lingkungan masyarakat.

Prosesnya,, laporan kemudian  akan ditindaklanjuti oleh KPK dengan cara diteruskan pada pejabat terkait di lokasi terjadinya penyimpangan.

"Kita punya semua alat dan perangkat dengan itu jadi tidak usah dikhawatirkan semua yang masuk ke jaga bansos ditindak lanjuti," ujarnya.

Firli berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk mengawal pemberian bansos. 

"Dimohon pada warga masyarakat ada yang menemukan penyimpangan baik itu bansos maupun hal lain silahkan sampaikan di laman Jaga Bansos tersebut," ungkapnya.

Firli menambahkan, saat ini KPK juga telah mengeluarkan surat edaran terkait penyaluran bansos tersebut. Surat edaran tersebut berisi rekomendasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) jadi rujukan untuk penyaluran bansos. Hal itu diharapkan penyaluran bansos bisa tepat sasaran. 

"Kita sama ingin jamin bansos tepat sasaran dan tepat guna. Bansos berbasis DTKS dan bisa ditambah data lapangan. Apabila DTKS belum mencakup warga yang belum menerima maka ditambahkan," lanjutnya.

 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...