Mahfud MD Sebut Pengembalian Mandat Ketua KPK ke Jokowi ‘Salah Alamat’

Amalia Purnama Sari
Amalia Purnama Sari

Mahfud MD Sebut Pengembalian Mandat Ketua KPK ke Jokowi ‘Salah Alamat’ Mhafud MD (sumber: inisiatifnews.com)

Winnetnews.com - Ahli hukum tata negara dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengomentari pengumuman Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengembalikan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengumuman tersebut menyusul adanya pemilihan Calon Pimpinan (Capim) KPK dan revisi UU KPK yang telah disetujui oleh awak komisi antirasuah tersebut.

“Secara hukum, KPK itu bukan mandataris presiden. Tidak jalan logikanya kalau dia (Agus) mengembalikan mandat ke presiden karena presiden tak pernah memberikan mandat ke KPK,” ujar Mahfud, dilansir dari CNN Indonesia, Senin (16/09).

Menurut Mahfud, meskipun tugas dan fungsinya di ranah eksekutif, lembaga independen tersebut bukan merupakan bawahan pemerintah. Dalam pasal 32 UU KPK, orang berhenti tidak disebabkan kehilangan atau pencabutan mandat.

“Orang berhenti itu disebabkan karena pensiun, meninggal, atau mengundurkan diri,” jelas Mahfud, dikutip dari Nasional Tempo, Senin (16/09).

Tidak hanya itu, Mahfud juga menjelaskan bahwa dalam hukum mandataris orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu, tetapi yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Hal itu menjadikan orang yang diberi tugas sebagai mandataris.

Mahfud melanjutkan, “Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan bertanggungjawab kepada MPR. Nah, KPK itu bukan madataris presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan.”

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi tetap perlu memanggil para pimpinan KPK untuk bertukar pendapat, kosnultasi, serta berdiskusi mengenai nasib KPK.

Apa Reaksi Kamu?