Mampukah Warga Jakarta Kurangi Penggunaan Plastik Kresek?
Kampanye penggunaan kantong belanja ramah lingkungan atau reusable bag harus terus digaungkan agar masyarakat dapat mengurangi sampah kantong plastik. (Foto: Berita Satu)

Mampukah Warga Jakarta Kurangi Penggunaan Plastik Kresek?

Kamis, 2 Jul 2020 | 10:10 | Khalied Malvino

Winnetnews.com -  Pengurangan penggunaan kantong plastik untuk berbelanja sudah berlaku sejak beberapa hari lalu. Sebagai gantinya, kantong belanja ramah lingkungan dimaksimalkan para produsen kepada konsumen sebagai bentuk langkah dukungan terhadap pemerintah.

Seperti yang dilakukan di Pasar Tebet Timur dan Barat, Jakarta. Kedua pasar di bawah naungan PD Pasar Jaya ini menjadi pusat percontohan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

Hal ini berdasarkan inisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Dalam Pergub tersebut, obyek yang diatur yakni masyarakat wajib menggunakan tas yang terbuat dari bahan apapun, baik daun kering, kertas, kain, polyester dan turunannya, maupun materi daur ulang.

Selain itu, tas yang wajib digunakan harus memiliki ketebalan yang memadai, serta dirancang untuk dapat digunakan berulang kali. Tentunya, tas atau kantong belanja ramah lingkungan ini juga bisa didaur ulang.

Meski ada larangan untuk menggunakan kantong kresek sebagai wadah menempatkan barang belanjaan, namun Pemprov DKI Jakarta masih memperbolehkan warga DKI Jakarta menggunakan kemasan berbahan transparan sebagai wadah sementara.

Tidak hanya untuk konsumen saja, Pemprov DKI Jakarta juga membuat peraturan serupa bagi produsen atau pedagang dalam menjual barang dagangannya. Pemprov DKI mengimbau kepada para pedagang agar tidak menyediakan kantong kresek berbahan dasar plastik.

“Toko swalayan serta pedagang/pemilik toko di dalam pusat perbelanjaan dan pasar wajib menyediakan kantong belanja guna ulang, wajib menerapkan sosialisasi kepada konsumen. Bagi pengelola pusat perbelanjaan dan pasar, wajib memberitahukan, mengawasi, membina, dan memberi teguran kepada seluruh pedagang di dalam pusat perbelanjaan dan pasar,” tulis Pergub 142 Tahun 2019, dikutip dari Detik.comKamis (2/7).

Jika masih ada pedagang atau pengelola yang melanggar aturan Pergub 142 Tahun 2019 ini, sanksi tegas pun tak tanggung-tanggung. Pelanggar akan dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis, uang paksa Rp5 juta hingga Rp25 juta, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.

Sebagai masyarakat, tidak salah jika kita mendukung Pergub 142 Tahun 2019 sebagai bentuk upaya mengurangi perubahan iklim yang sudah mendunia. Plastik sebagai wadah belanja tentunya dinilai sangat berbahaya, selain itu juga sangat lama jika diurai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...