Mantan Presiden Korsel Tidak Ikut Memberikan Suaranya
mantan Presiden Korsel/photo: istimewa

Mantan Presiden Korsel Tidak Ikut Memberikan Suaranya

Selasa, 9 Mei 2017 | 15:52 | Rusmanto

WinNetNews.com - Mantan presiden Korea Selatan (Korsel), Park Geun-hye memutuskan untuk tidak memberikan suaranya atau golput pada pilpres Korsel hari ini.

Padahal, ia memiliki hak untuk memilih karena ia belum resmi dijatuhi putusan oleh Mahkamah Korsel. Namun, seorang pejabat di pusat penahanan di mana Park berada, menolak berkomentar.

"Itu privasi Park. Saya tak bisa berkomentar," kata pejabat tersebut, seperti dikutip Reuters , Selasa 9 Mei 2017.

Hampir enam bulan, politik Korsel nampak vakum. Pasalnya, Park terpaksa dimakzulkan karena skandal korupsi yang menjeratnya. Park yang seharusnya menyelesaikan jabatannya sampai Februari 2018 harus lengser pada Maret lalu.

Pasca Park diberhentikan secara resmi, pemilihan presiden baru untuk Korsel terkesan tergesa-gesa, karena aturan di Korsel setelah presiden yang lama turun, dibutuhkan waktu maksimal 90 hari untuk memilih presiden baru.

Masa jabatan presiden baru akan dimulai dari 10 Mei besok. Disinyalir, warga Korsel menginginkan mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk menjadi pengganti Park. Namun, Ban memutuskan untuk tidak mencalonkan diri di reli pilpres ini.

Saat ini, warga Korsel dihadapkan pada lima pilihan, yakni capres dari Partai Demokrat Liberal Korea Moon Jae-in, dari Partai Rakyat Ahn Cheol-soo, dari Partai Liberti Korea Hong Joon-pyo, dari Partai Keadilan Sim San-jung dan dari Partai Bareun Yoo Seung-min.

Salah satu tugas yang paling menantang bagi presiden baru adalah bagaimana mengatur negara secara efektif dengan terfragmentasi. Masyarakat Korsel terbagi menjadi mereka yang menginginkan reformasi politik serta ekonomi fundamental dan mereka yang bersimpati tinggi kepada Park.

Majelis Nasional Korsel akan tetap terbagi sampai pemilihan legislatif berikutnya pada April 2020. Tak satu pun partai kandidat presiden memiliki lebih dari 150 kursi.

Jumlah total kursi adalah 300 dan di bawah Undang-Undang Kemajuan Majelis Nasional, bahkan partai mayoritas tidak dapat memaksa jika kursinya di bawah 60 persen atau 150.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...