Marak Pinjol Abal-Abal, Ini Saran OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau perusahaan peminjaman online (pinjol) selektif dalam memilih lokasi kantor agar tidak dinilai abal-abal. [Foto: Pasardana]

Marak Pinjol Abal-Abal, Ini Saran OJK

Kamis, 23 Jan 2020 | 09:00 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Maraknya perusahaan rintisan yang berfokus di bidang peminjaman online (pinjol), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau para pelaku industri peer-to-peer (P2P) lending selektif dalam memilih lokasi kantor yang jelas karena berkaitan dengan reputasi perusahaan.

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology OJK, Hendrikus Passagi mengatakan, lokasi kantor penting bagi OJK, jika kantornya abal-abal, fisiknya tak jelas dan kondisi kantornya tidak jelas berarti pelaku fintech lending tidak serius menjalankan bisnisnya.

"Apalagi kalau letak kantornya di kenal sebagai wilayah penyelundupan narkoba atau semacamnya. Silahkan teman-teman fintech pilih lokasi dengan reputasi yang baik," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/1) seperti dikutip CNBCIndonesia.com.

Hendrikus juga menegaskan bahwa fintech P2P lending ini melibatkan dana publik, sehingga jika ingin menjalankan bisnis tersebut penampilan penting sebagai upaya menjaga dana dan meningkatkan kepercayaan publik.

"Untuk menjaga keamanan dana publik kompleks bagi kami. Jika ada peribahasa 'dont judge a book by cover', tetapi dalam dunia keuangan kami mengatakan 'cover dan isi bukunya harus jelas'," ucap Hendrikus.

"Kami berharap dikemudian hari para pemain fintech ini berkantor di lokasi yang menjadi pusat industri jasa keuangan," tambahnya.

Hendrikus mengungkapkan OJK menilai keseriusan pelaku fintech lending melalui lima hal. Yakni, kelembagaan, bisnis modelnya, platformnya penanganan Keluhan konsumen, serta bukan tempat pencucian uang atau pendanaan teroris.

"Misalnya dilihat dari aspek keempat, bila tidak ada ruangan rapat. Jadi sewaktu-waktu bila ada pengaduan konsumen, ada ketersediaan tempat untuk itu. Kalau tidak ada, bagaimana anda mengelola keluhan konsumen?" ujar Hendrikus.

Sebelumnya OJK mengeluarkan surat bernomor S-I/NB.213/2020 yang berisi larangan bagi fintech untuk berkantor di lokasi tertentu dan larangan bekerja sama dengan fintech lending tak terdaftar dan berizin.

Dalam surat tersebut, banyak fintech lending tak terdaftar dan berizin berkantor di Central Park (Jakarta Barat) dan Pluit (Jakarta Utara) sehingga kedua lokasi ini harus dihidari oleh Fintech terdaftar dan berizin. [cnbc]

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...