Masih Layak kah Upaya DPR Melemahkan KPK?

Masih Layak kah Upaya DPR Melemahkan KPK?

WinNetNews.com - Nama baik DPR RI nampaknya semakin tercoreng, karena terhitung selama satu tahun bekerja, DPR periode 2014-2019 sebanyak tiga orang anggotanya terlibat kasus korupsi. Anggota DPR periode 2014-2019 pertama yang berurusan dengan KPK adalah Adriansyah yang berasal dari Fraksi PDIP. Dirinya ditangkap KPK pada 9 April 2015 di Bali, tepatnya di sela-sela Kongres PDIP. Didakwa menerima gratifikasi dari pemilik saham PT Mitra Maju Sukses (MMS) Andrew Hidayat (AH) terkait pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Akibatnya, mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan tersebut akhirnya dihentikan dari partai dan terancam penjara 20 tahun.

Kemudian anggota DPR dari Fraksi NasDem, Patrice Rio Capella menyusul Adriansyah terjerat dalam kasus korupsi. Kali ini Rio ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis (15/10/2015) karena diduga menerima uang Rp 200 juta dari Gatot Pujo Nugroho dan istri Gatot, Evy Susanti. Uang tersebut diduga untuk pengamanan kasus Bansos di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan atau Kejaksaan Agung.

Baca juga artikel: Peti Mati Berbalut Kain Putih Mampir di Gedung KPK

Rio dikenakan Pasal 12 huruf a, huruf b, atau Pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rio terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Berbeda dengan Adriansyah, Rio Capella mengundurkan diri dari parta NasDem setelah dirinya ditetapkan terlibat dalam kasus korupsi.

Tak lama setelah itu Dewie Yasin Limpo, anggota DPR dari partai Hanura ditangkap KPK pada Selasa (20/10/15). Dirinya tertangkap basah saat sedang melakukan transaksi suapa di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bersamaan dengan itu, turut juga diamankan 7 orang yang diduga sebagai pemberi suap senilai 1,5 miliar kepada fraksi Hanura tersebut. Hingga pagi ini, Rabu (21/10/15) belum ada keterangan mengenai penetapan status bagi Dewie.

Baca juga artikel: Anggota DPR Tertangkap Tangan Bersama Dengan 7 Orang Lainnya

 

Dengan deretan kasus yang mencoreng nama baik DPR ini, membuktikan bahwa semakin menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI dibanding dengan lembaga negara lainnya. Saat ini tingkat kepercayaan publik tertinggi diraih oleh KPK. Kesimpulan ini adalah berdasarkan hasil survei Indo Barometer tentang Tingkat Kepercayaan Publik terhadap lembaga-lembaga negara per tanggal 9 Oktober 2015, yakni KPK (82%), TNI (81%) dan Presiden (78,6%). Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI dan DPD RI tergolong rendah (di bawah 50%). Kemudian skor DPR yang bersih dari KKN hanya mencapai angka 22,7 %.

Baca juga artikel: Ketua F-Hanura Mengakui Ada Anggotanya Tertangkap KPK

Jika demikian, maka tak salah jika publik ramai-ramai menolak upaya DPR untuk melakukan Revisi UU KPK dan upaya untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang pengampunan Nasional. Meskipun Presiden Jokowi dengan tegas menolak RUU KPK lantaran iklim politik tak mendukung, namun publik masih belum puas. Karena ada kemungkinan ketika iklim politik sudah kondusif maka rencana pelemahan dengan membatasi beberapa kewenangan KPK akan terealisasi.