Mendagri Serahkan Plt Gubernur Sultra ke Wakil Gubernur Saleh Lasata

Mendagri Serahkan Plt Gubernur Sultra ke Wakil Gubernur Saleh Lasata

Kamis, 6 Jul 2017 | 17:35 | Ahmad Mashudin

WinNetNews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan surat tugas pelaksana tugas (Plt) gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) ke wakil gubernur Saleh Lasata. Saleh menjadi plt gubernur karena Nur Alam ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

"Tugas plt dan gubernur itu sama. Pastikan pembangunan strategis pusat-daerah terlaksana. Apa yang jadi program strategi nasional, skala prioritas daerah terlaksana," kata Tjahjo berpesan dalam sambutannya di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).

Penunjukkan plt dilakukan karena roda pemerintahan di Sultra tetap berjalan. Tjahjo meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap gubernur Sultra Nur Alam yang ditahan atas kasus dugaan korupsi penerbitan SK dan izin tentang sektor sumber daya alam.

Selain itu Tjahjo meminta Saleh bersinergi dengan unsur terkait selain Pemprov Sultra. Dengan sinergi, program kerja yang disusun Pemprov setempat dapat terlaksana.

"Pemda juga bukan kepala daerah dan kepala desa, tapi ada DPRD. Harus bersama-sama dalam putuskan kebijakan pembangunan. Di sana juga ada kepolisian, kejaksan, pengadilan tokoh adat, agama harus libatkan mereka. Tidak boleh ditinggalkan," tegas dia.

Sementara itu Saleh berharap pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja normal. Seluruh program yang disusun harus tetap berjalan agar stabilitas daerah dan pelayanan publik terjaga.

"Kami sebenarnya masih dalam suasana prihatin. Namun kami sadar roda pemerintahan tidak boleh berhenti dan harus jalan. Makanya kami ucapkan makasih melimpahkan kewenangan ini. Mudah-mudahan bisa selesaikan tugas sebaik-baiknya sampai Februari 2018," kata Saleh.

Nur Alam ditahan penyidik KPK di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur pada Rabu (5/7) malam.

Nur Alam diduga menerima kick back (komisi) dari izin yang dikeluarkannya itu. KPK menyebut SK yang diterbitkan Nur Alam dan menyalahi aturan yaitu SK Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan.

Kemudian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...