Mendikbud sebut siswa di Madura belum terima KIP

Mendikbud sebut siswa di Madura belum terima KIP

Sabtu, 6 Agt 2016 | 22:48 | Rike
WinNetNews.com-Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan terdapat siswa di empat kabupaten se-Madura yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), sedangkan kalau melebihi tanggal 15 Agustus dananya suda tak bisa dicairkan.

"Pemerintah sudah menyalurkan KIP hingga 96 persen, tapi kurang dari 40 persen siswa yang sudah menerimanya," ucapnya di sela simposium pendidikan dalam rangka pelantikan Perhimpunan Keluarga Besar (KB) Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Timur 2016-2020 di Surabaya, Sabtu (6/8). Bersamanya Ketua Umum Perhimpunan KB PII Jatim Prof Dr Zainuddin Maliki MSi, ia mengharapkan siswa atau orangtua pro-aktif menanyakan kepada perangkat desa atau kelurahan setempat. "Itu karena kartu itu (KIP) sudah 96 persen tersalur, tapi mungkin belum sampai ke dusun atau RT/RW, karena itu tanyakan ke balai desa atau kantor kelurahan, apalagi batas pencairan akan berakhir pada 15 Agustus 2016," jelasnya.

Ketua Dewan Kehormatan Perhimpunan KB PII Jatim 2016-2020 menyebutkaan pihaknya belajar dari kelambanan siswa menerima KIP tersebut, karena itu pihaknya kini mempertimbangkan pemberian BOS (bantuan operasional sekolah) secara langsung pada siswa."Kita sedang mempertimbangkan pemberian BOS langsung transfer ke siswa, tapi bantuan untuk pihak sekolah akan kita rancang skema lain," jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

Di hadapan peserta simposium pendidikan dari kader-kader PII Jatim itu, ia menyatakan pendidikan gratis itu sebenarnya hanya bagi siswa miskin, sedangkan pendidikan gratis untuk siswa yang tak miskin itu melanggar UU. "UU itu justru mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Jadi, pendidikan gratis itu hanya untuk yang miskin. Kalau untuk semua siswa itu hanya jargon dalam kampanye pilkada," ujarnya. Dalam partisipasi masyarakat itu, jelasnya, Komite Sekolah memiliki peran penting dalam mengontrol pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana partisipasi masyarakat tersebut.

TAGS:

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...