(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mengenai Reklamasi, Walhi Jakarta Sebut Harus Ada Tindakan Hukum

Rike
Rike

Mengenai Reklamasi, Walhi Jakarta Sebut Harus Ada Tindakan Hukum
WinNetNews.com - Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Moestaqiem Dahlan desak pemerintah supaya berani tegakkan hukum bagi para pelanggar proyek reklamasi teluk Jakarta.Saat ini pemerintah pusat baru keluarkan instuksi penghentian sementara (moratorium) proyek 17 pulau di pantai utara Jakarta itu.

“Moratorium ini jangan hanya jadi penghibur belaka buat nelayan teluk Jakarta karena ini cuma tindakan politik, tapi juga dilanjutkan dengan tindakan hukum,” terang Dahlan saat jadi pembicara diskusi polemik Sindo Trijaya “Nasib Reklamasi,” di Warung Daun Cikini Jakarta Sabtu (23/4/2016).

Dahlan sebutkan apabila ada korporasi yang langgar maka hukum harus ditegakkan. Begitu pun saat pemerintah provinsi DKI Jakarta terbukti melanggar aturan maka sanksi hukum juga harus diberikan kepadanya.

“Seperti izin ilegal yang dikeluarkan oleh gubernur DKI Jakarta, bahwa sebenarnya izin itu seharusnya ada perda dulu baru kemudian ada kajian-kajiannya dan perundangan di atasnya harus lengkap,” tambah Dahlan.

Dahlan juga desak supaya penghentian proyek reklamasi teluk Jakarta bukan lagi hanya sementara, namun selamanya. Dan segera kembalikan kondisi alam yang ada disana. “Ini harus direstorasi, harus dikembalikan, dipulihkan. Ketika alamnya dirusak maka perusak harus bertanggungjawab,” tandasnya.

Sumber:sindonews.com

Foto: http://fajar.co.id

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});