Skip to main content

Menjaga Tertib Administrasi

Menjaga Tertib Administrasi
Menjaga Tertib Administrasi

OPERASI yustisi kependudukan merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar Pemerintah Kota Bekasi seusai Lebaran. Letak geografis Bekasi sebagai penyangga Jakarta menjadi daya tarik bagi para pendatang baru. Namun, dengan giatnya operasi yustisi yang dilakukan pemerintah, bukan berarti menyurutkan laju pendatang baru. Justru, dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi Alexander Zulkarnaen mengakui operasi yustisi yang dilakukan setiap tahun pasca-Lebaran memang tidak bisa menghentikan arus urbanisasi. Malah jumlah pendatang baru dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Pada 2013 tercatat ada sekitar 40 ribu pendatang baru di Kota Bekasi.

Pada 2014 naik sekitar 1.000 orang atau total menjadi 41 ribu orang. Adapun tahun ini diprediksi jumlah kaum urban di Bekasi mencapai 45 ribu orang. Jumlah tersebut hanya mereka yang terdaftar dan melapor ke Disdukcapil. Ditengarai, jumlah yang tidak melapor tak kalah banyak. "Memang operasi yustisi tidak efektif untuk membendung arus urbanisasi ke Kota Bekasi, tapi hal itu tetap akan dilakukan setiap seusai Lebaran. Kami melakukan operasi tersebut untuk menciptakan kondisi tertib administrasi," ungkap Alexander Zulkarnaen saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (29/7).

Menurut dia, bila dalam operasi yustisi ditemukan warga yang tidak memiliki identitas kependudukan Bekasi, dia harus segera mengurusnya. Biasanya, dalam operasi tersebut sering dijumpai kasus seperti memiliki identitas kependudukan ganda, tinggal dalam jangka panjang tak mengganti kartu identitas, dan tinggal dalam jangka pendek tidak membawa surat keterangan tinggal sementara. "Kalau dia punya KTP ganda, ya harus pilih. Kalau mau jadi warga Bekasi, ya KTP Bekasi yang dipilih. Tidak boleh memiliki KTP ganda," jelasnya.

Adapun pendatang yang tinggal lama di Kota Bekasi tapi tak memiliki kartu identitas warga Bekasi harus mengurus administrasi kependudukan. "Jika tidak punya KTP (Bekasi), ya wajib buat," lanjutnya. Untuk warga pendatang yang ingin menetap sementara di Kota Bekasi, ungkap Alexander, mereka pun harus membawa surat keterangan tinggal sementara. Jangka waktu tinggal sementara ialah tidak lebih dari enam bulan masa tinggal. Jika habis masa berlakunya, yang bersangkutan harus mengurus lagi ke Disdukcapil. "Mau tinggal sementara juga harus bawa surat, datang ke kota orang tidak bisa seenaknya," jelas Alex.

Sanksi hanya denda

Dalam dua pekan ke depan, Pemerintah Kota Bekasi menggelar operasi yustisi kependudukan. Dalam operasi yang digelar pada Kamis (30/7) di Terminal Kota Bekasi, Jalan Ir H Juanda, Bekasi Timur, sedikitnya 82 warga tak beridentitas terjaring. Operasi tersebut melibatkan beberapa elemen terkait, di antaranya dinas perhubungan, Satpol PP, polisi, dan pihak Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, kejaksaan, dan hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Warga yang kedapatan tidak membawa identitas atau bahkan memiliki identitas ganda akan disidang dan diberikan sanksi di tempat.

"Kalau terjaring yustisi, selain disuruh buat KTP, didata, mereka juga harus bayar denda dengan proses sidang tipiring (tindak pidana ringan)," ungkap Kepala Bidang Proyeksi dan Pengambangan Kependudukan Disdukcapil Kota Bekasi Jamus Rasidi. Besaran denda diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan. Maksimal dendanya ialah Rp50 ribu per orang.

Sidang tipiring yang dipimpin hakim tunggal operasi yustisi, Eli Suprapto, menyatakan denda administrasi yang dibebankan kepada warga yang terjaring yustisi berkisar Rp9.000 hingga Rp14.000, meski batas maksimum denda ialah Rp50 ribu. "Jangan mahal-mahal lah, murah saja masih pada protes, gimana kalau mahal," ungkapnya di sela persidangan, dengan nada marah.

Menurut dia, ketentuan pembayaran denda tertuang dalam Pasal 64 Perda Nomor 3 Tahun 2015. Dengan demikian, beban denda yang harus dibayarkan warga tidak melenceng dari aturan. Akan tetapi, khusus bagi warga negara asing (WNA) yang terjaring, tentunya biaya denda administratif akan jauh lebih besar, dengan maksimum denda Rp1 juta.

Dalam operasi tersebut, dari 82 warga yang terjaring, satu di antaranya merupakan warga negara asing. Saat itu, hakim tunggal membebani warga asing itu dengan uang administratif sebesar Rp100 ribu. "Meski WNA tetap didenda, harusnya bawa visa dan paspor dong. WNI saja, bila sedang melancong ke negera orang lain tak bawa visa atau paspor, didenda," tukasnya.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top