Menkominfo Dukung Telkomsel Blokir Netflix

Menkominfo Dukung Telkomsel Blokir Netflix

Kamis, 28 Jan 2016 | 18:05 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Mantan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) ini berpandangan, pengkategorisasian sendiri dimaksudkan untuk menentukan apakah layanan penyedia film streaming seperti Netflix dapat dimasukkan ke dalam penyiaran berbayar atau tidak, seperti yang termaktu dalam UU Penyiaran.

"Akhirnya pendekatan ini akan dibicarakan di tingkat multi kementerian seperti Kementerian Keuangan dan Pak Anies (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku pembina perfilman. Nanti mereka juga harus ada BUT (Badan Usaha Terdaftar)," imbuh Rudiantara.

Sebelumnya, pada 6 Januari lalu manajemen Netflix mengumumkan bahwa pihaknya telah meluncurkan layanannya secara global di 130 negara termasuk Indonesia.

Di Indonesia, layanan Netflix ditawarkan mulai dari Rp 109 ribu untuk paket Basic hingga Rp 169 ribu untuk Premium per bulan. Sebagai strategi komunikasi, Pendiri dan CEO Netflix Reed Hastings memastikan bahwa dalam satu bulan pertama pihaknya akan menggratiskan layanan tersebut.

Di mana semua paket Netflix dapat digunakan dari komputer, televisi, ponsel, dan tablet, tanpa batasan film atau serial televisi.

“Hari ini kita berada di hampir setiap negara, kecuali China. Orang bersedia membayar harga yang setimpal daripada harus melakukan pembajakan,” tutur Reed.

 

Namun, seiring dengan masuknya Netflix di Indonesia manajemen Telkom menyatakan telah memblokir layanan tersebut.

Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo mengatakan, langkah pemblokiran didasarkan atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, khususnya pasal 57.

"Konten Netflix harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Langkah yang kami ambil dilatarbelakangi untuk melakukan perlindungan dan kepastian layanan kepada masyrakat Indonesia," kata Arif.

Menyusul keputusan ini, Rudiantara mengaku mendukung sikap Telkom terhadap Netflix.

"Saya memahami apa yang dilakukan Telkom. Itu saya pikir aksi korporasi dan gak papa. Namun yang lebih penting kebijakan PSA ke depan," pungkas Rudiantara.

(seperti dilansir dari CNN Indonesia)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...