Menteri LHK Tandatangani Perjanjian Paris Mengenai Perubahan Iklim

Menteri LHK Tandatangani Perjanjian Paris Mengenai Perubahan Iklim

Sabtu, 23 Apr 2016 | 19:47 | Rike
WinNetNews.com-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya jadi perwakilan Indonesia menandatangani Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim. Indonesia juga menjadi salah satu negara pertama yang langsung mendepositkan instrumen ratifikasi.

Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (22/4). Siti datang wakili Presiden Joko Widodo pada acara yang dibuka oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon itu.

Tingkat partisipasi pada acara ini cukup tinggi dilihat dari hadirnya 171 negara yang ikut menandatangani Perjanjian Paris dan 13 negara yang langsung mendepositkan instrumen ratifikasi. Berbeda dari periode pra 2015 yang ditandai absennya negara-negara kunci seperti AS dan Australia, Perjanjian Paris ini pun ikut ditandatangi oleh negara-negara dengan tingkat emisi tinggi contohnya AS, China, Uni Eropa, Rusia, Jepang, dan India.

Dari keterangan tertulis dari Kementerian LHK yang diterima, Sabtu (23/3/2016), Menteri Siti diminta Sekretariat PBB jadi Co-Chair pada sesi terakhir guna menyampaikan national statement. Pada pidatonya, ditegaskan bahwa Indonesia bisa bergabung jadi salah satu dari 55 negara pertama yang lakukan ratifikasi. Hal ini atas pertimbangan pentingnya subyek lingkungan sesuai UUD 1945 untuk perlunya sediakan lingkungan yang baik untuk warga negara, serta pentingnya dukungan dari DPR RI.

"Sejarah telah mencatat, adalah mungkin untuk mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca sejalan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi, seperti yang telah ditunjukkan oleh sejumlah negara maju," kata Siti dalam pidatonya seperti tertulis dalam keterangan pers Kementerian LHK.

Perjanjian Paris adalah kesepakatan global yang monumental untuk hadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020. Perjanjian Paris bakal berlaku apabila diratifikasi setidaknya 55 negara yang sumbangkan setidaknya 55% emisi gas rumah kaca. Indonesia juga berharap supaya batas tersebut bisa terpenuhi dalam waktu yang tak terlalu lama. Apalagi partisipasi di acara yang diselenggarakan sesuai mandat dari Konferensi Para Pihak ke-21 Konvensi-Kerangka Perubahan Iklim (UNFCCC COP-21) bulan Desember 2015 tersebut cukup tinggi. Disebutkan Kementerian LHK, Indonesia sadari bahwa kehutanan dan pemanfaatan lahan jadi sektor yang paling signifikan dalam pengendalian perubahan iklim, terutama karena kawasan hutan yang luasnya mencapai 65% dari luas wilayah negara Indonesia 187 juta km2 yang juga adalah tempat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Menteri Siti juga dalam pidatonya mengungkap langkah-langkah konsisten yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna pengendalian perubahan iklim.

Langkah-langkah itu adalah, Indonesia bentuk Badan Restorasi Gambut pada Februari 2016, sebagai langkah cepat Indonesia respon pasca kebakaran lahan dan hutan 2015. Kemudian Indonesia juga lanjutkan kebijakan moratorium perizinan pada hutan primer dan lahan gambut.

Seperti diketahui Presiden Jokowi baru-baru ini sudah menyatakan moratorium perizinan sawit dan tambang. Pemerintah daerah pun sudah merespon positif arahan Presiden ini, yaitu Gubernur Aceh berlakukan moratorium sawit dan tambang di Ekosistem Leuser, dan Gubernur Kalimantan Timur.Selain itu, Indonesia juga sudah melibatkan segenap komponen masyarakat seperti swasta, kampus, pemerintah daerah, dan berbagai kelompok masyarakat, guna berpartisipasi pada aksi terkait iklim mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Termasuk lewat program nasional yang disebut PROKLIM (program kampung iklim)."Indonesia mendorong negara-negara maju untuk menunjukkan kepemimpinan dalam meningkatkan ambisi sebelum dan setelah 2020, baik dalam mengurangi emisi maupun dalam memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang dalam bentuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, dalam rangka memenuhi target menahan peningkatan suhu global di bawah 2ºC," papar Siti dalam pidatonya.

Sumber&foto:detik.com

TAGS:

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...