Menteri Susi Ajak Menteri Beberapa Negara untuk Cegah Penangkapan Ikan Ilegal

Menteri Susi Ajak Menteri Beberapa Negara untuk Cegah Penangkapan Ikan Ilegal

WinNetNews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan pertemuan bersama Menteri dari berbagai negara untuk membahas transparansi ikan dan produk ikan. Transparansi akan dicapai dengan menerapkan sistem penelurusan ikan dan produknya (traceability of fish dan fisheries products).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sistem penelurusan ikan dan produknya merupakan salah satu upaya melawan penangkapan ilegal atau Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). "Jadi tidak hanya menenggelamkan kapal, tapi juga dengan traceability," katanya usai pertemuan di Hotel Shangri-la, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016.

Susi mengatakan dengan menelusuri asal usul ikan, pemerintah dapat memastikan apakah ikan tersebut ditangkap secara legal. "Penting untuk mengeliminasi kegiatan penangkapan ilegal," kata dia.

Data yang dikumpulkan tak hanyalokasi penangkapan. Susi mengatakan sistem penelusuran juga akan mengumpulkan data tentang jumlah tangkapan, keterangan mengenai penangkap ikan, tempat penjualan, hingga tempat ikan tersebut diolah.

Beberapa peserta pertemuan juga setuju untuk mengimplementasikan perjanjian Port State Measures. Perjanjian dibuat untuk mencegah IUU Fishing. "Jadi nanti pelabuhan kami tidak diizinkan melayani apapun kepada kapal pelaku IUU Fishing," kata Susi.

Namun Susi mengakui perjanjian tersebut masih terkendala. "Illegal fishing kan tidak landing di pelabuhan tapi transfer di tengah laut," katanya. Namun ia menilai insiatif untuk mengikuti perjanjian tersebut sudah sangat bagus.

Menteri Pertanian dan Perikanan Malaysia Ahmad Shabery bin Cheek mengatakan pihaknya mendukung langkah memerangi penangkapan ikan secara ilegal. "Malaysia juga menjadi korban," katanya. Ia mengatakan pihaknya akan berkomitmen atas upaya melawan penangkapan ikan secara ilegal.

Ahmad mengatakan Malaysia banyak belajar dari pengalaman Indonesia. Melihat langkah Indonesia, ia setuju bahwa IUU Fishing merupakan sesuatu yang perlu diperangi bersama.

Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Osea Naiqamu juga menyatakan dukungannya untuk melawan penangkapan ikan secara ilegal. "Kami berharap Fiji bisa menjadi pembawa pesan bagi pulau-pulau lainnya terkait dengan ini," kata dia.

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 90 orang sebagai perwakilan negara dan institusi. Negara yang turut andil ialah Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Uni Eropa, Fiji, Kenya, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Vietnam. Selain itu, hadir pula perwakilan ASEAN, FAO, dan SEAFDEC.