Moeldoko Sebut Indonesia Tak Akan Intervensi Kasus Uighur, Begini Kata Dosen Besar Hukum Internasional
Muslim Uighur (foto: NU Online)

Moeldoko Sebut Indonesia Tak Akan Intervensi Kasus Uighur, Begini Kata Dosen Besar Hukum Internasional

Selasa, 24 Des 2019 | 10:40 | Amalia Purnama Sari
Winnetnews.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai ucapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur dalam kasus komunitas Muslim Uighur di Cina merupakan langkah yang tepat.

Hikmahanto menjelaskan bahwa memang benar Indonesia tidak boleh melakukan intervensi urusan internal suatu negara. “Terlebih lagi bila yang dihadapi adalah isu separatisme. Penanganan masalah separatisme adalah isu internal suatu negara,” kata Hikmahanto, dilansir dari Suara, Selasa (24/12).

Akan tetapi, Hikmahanto menilai jika Indonesia tentu tidak bisa diam saja. Indonesia bisa menggunakan keanggotannya di PBB untuk mengusulkan tindak lanjut dari dugaan upaya pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Cina kepada Muslim Uighur. Di sini, Hikmahanto menyebut, Indonesia dapat mengusulkan hal tersebut ke beragam organisasi PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, atau Dewan HAM.

“Ini termasuk bila suatu negara dalam menangani masalah separatisme ternyata melakukan langkah-langkah secara eksesif yang berujung pada pelanggaran HAM berat,” ungkap Hikmahanto.

image0
Dukungan untuk Muslim Uighur (foto: Tempo)

Perlu diktetahui bahwa pelanggaran HAM berat merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional. Kejahatan internasional ini dapat dialamatkan ke pemerintah Cina yang juga ditujukan dengan sinyal dari bocornya rahasia yang bermula dari pemerintah Cina di bulan November.

Dokumen rahasia tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan pelanggaran HAM berat dalam penanganan komunitas Muslim Uighur di Xinjiang.

Hikmahanti mengingatkan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk menuntut hokum internasional (erga omnes) untuk memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu aksi yang bisa dilakukan negara adalah melakukan verifikasi kebenaran kasus pelanggaran HAM berat.

“Indonesia memiliki kewajiban untuk membawa isu ini ke PBB. Terlebih saat ini Indonesia tergabung dalam Dewan Keamanan PBB,” pungkas Hikmahanto.

 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...