MPHN nilai MA lambat berantas mafia peradilan

MPHN nilai MA lambat berantas mafia peradilan

Sabtu, 6 Agt 2016 | 23:10 | Rike
WinNetNews.com-Masyarakat Pemberdayaan Hukum Nasional (MPHN) menilai Mahkamah Agung lambat dalam melakukan pembenahan. Bahkan pembenahan itu tidak menyentuh masalah fundamental, yaitu korupsi di peradilan.

Ketua MPHN, Melli Darsa menyebutkan bahwa mafia peradilan yang menggurita harus dibenahi dan diselesaikan dengan menyeluruh."Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan harus menggandeng dan bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi guna memberantas dan mencegah mafia peradilan," jelasnya.Melli mengatakan, akses pada keadilan saat ini tak tersedia terutama bagi rakyat kecil. Jangan sampai, pembenahan mafia peradilan saat ini malahan terkesan elitis, tak menyentuh dan bisa dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan MA untuk pembenahan-pembenahan internal selama ini sesuai Cetak Biru 2010-2035 Menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung Berwibawa dan Bermartabat," terang Melli.

Tapi, tanbah dia, keadilan atau kepastian hukum dari adanya putusan pengadilan yang mengikat masih dirasakan masyarakat masih terasa transaksional."Seakan sudah bukan lagi pengadilan tapi menjadi lapak jualan keputusan. Karena itu kami rasa akan sangat baik jika MA lebih melibatkan KPK termasuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada peradilan Indonesia," ungkapnya.

TAGS:

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...