Muslim dari Negara-negara Ini Dilarang ke AS

Rusmanto
Rusmanto

Muslim dari Negara-negara Ini Dilarang ke AS ilustrasi

WinNetNews.com - Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) memperkuat larangan warga muslim masuk ke wilayah AS yang digugat banyak pihak. Larangan ini diberlakukan Presiden AS Donald Trump sejak awal dia menjabat tahun 2017. Larangan ini berlaku untuk warga dari lima negara mayoritas muslim, yang oleh para penggugat disebut sebagai 'larangan muslim'. 

Seperti dilansir CNN dan AFP, Rabu (27/6/2018), sebanyak lima dari sembilan Hakim Agung AS memutuskan untuk memperkuat larangan perjalanan bagi warga sejumlah negara mayoritas muslim itu. Empat Hakim Agung lainnya memutuskan menolak. 

Suara hakim konservatif lebih dominan dari hakim liberal. Ketua MA, John Roberts, menyatakan larangan perjalanan yang diberlakukan Trump melalui perintah eksekutif itu masuk dalam ruang lingkup wewenang Presiden AS. 

"(Perintah eksekutif) Itu tidak melebihi batasan tekstual pada wewenang presiden," sebut Robert dalam putusan MA ini. 

"Pemerintah telah memberikan justifikasi keamanan nasional yang cukup untuk memenuhi pengkajian dasar yang rasional. Kami menyatakan tidak ada keraguan pada kekuatan kebijakan ini," imbuhnya. 

Putusan MA ini berarti memperkuat larangan perjalanan bagi warga dari lima negara mayoritas muslim, yakni Iran, Libya, Somalia, Suriah dan Yaman, juga dari Korea Utara (Korut), untuk masuk ke AS. Larangan ini berlaku bagi sekitar total 150 juta orang dari negara-negara tersebut. 

Sepekan usai menjabat Presiden AS pada Januari 2017, Trump memenuhi janji kampanyenya dengan mengumumkan larangan perjalanan bagi warga dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman untuk masuk ke AS dalam periode 90 hari.

Larangan yang dipersiapkan secara diam-diam ini memicu kekacauan di berbagai bandara AS, dengan ratusan orang telantar di bandara karena tidak bisa masuk ke AS. Para pengkritik dan demonstran memperingatkan Trump bahwa kebijakannya melarang warga dari negara-negara mayoritas muslim itu bertentangan dengan Konstitusi AS yang mengatur perlindungan kebebasan beragama.

Gugatan hukum dilayangkan terhadap kebijakan Trump itu dan beberapa pengadilan negara bagian AS menyatakan larangan itu ilegal. Pada Maret 2017, Trump kembali merilis kebijakan yang serupa dan menghapus Irak dari daftar. Kebijakan ini kembali diprotes dan digugat. 

Hingga pada September 2017, versi terbaru dari kebijakan Trump yang lebih terbuka, dirilis. Dalam kebijakan versi terbaru ini, Sudan dihapus dari daftar larangan dan ditambahkan Korut juga sejumlah pejabat Venezuela.

Pengadilan-pengadilan yang lebih rendah memblokir larangan ini. Namun gugatan terus berlanjut hingga dibawa ke Mahkamah Agung yang merupakan peradilan tertinggi di AS. Para penggugat menyebut kebijakan Trump itu sengaja menargetkan negara-negara muslim. Pekan ini, MA dalam putusannya memperkuat kebijakan Trump itu.

Empat hakim liberal kalah melawan lima hakim konservatif dalam persidangan. Dalam opini keberatannya, hakim liberal Sonia Sotomayor menyebut: "Berdasarkan bukti yang tercatat, seorang pengamat yang beralasan akan menyimpulkan bahwa proklamasi ini didorong oleh kebencian anti-Muslim." (detikcom)

Apa Reaksi Kamu?