(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Negeri Malaikat Untuk Para Koruptor

Rani
Rani

Negeri Malaikat Untuk Para Koruptor

WinNetNews.com - Ditengah krisis keangan, bencana kabut asap, dan kesulitan pangan yang melanda Tanah Air, 33 orang wakil rakyat di Senayan mencoba untuk menyulut api kontroversi melalui usulan beleid (kebijakan) yang diberi nama RUU pengampunan Nasional.

Jika RUU pengampunan nasional ini nantinya akan diundangkan, maka nantinya Tanah Air ini akan berisi para politikus yang bergaya bak "malaikat". Bayangkan saja para elite politik begitu murah hati dan pemaaf, ini artinya setiap warga negara diperbolehkan mencuri uang rakyat (korupsi) lalu mencuci uang Anda sampai bersih, dengan syarat Anda mengakui kejahatan yang Anda lakukan, memohon ampun, kemudian membayar denda 3% hingga 8% dari total kekayaan yang Anda miliki.

Singkatnya, setelah Anda membayar denda, satuan tugas pengampunan (STP) akan merilis surat pengampunan untuk memutihkan nama dan seluruh harta Anda. Anda tidak akan lagi di cap sebagai pencuri, maling, perampok, dan koruptor setelahnya.

Baca juga artikel: DPR Usulkan Pengampunan Bagi Para Koruptor

Sementara itu, Pemuda Muhammadiyah mengecam keras langkah DPR yang berniat melakukan pemutihan kepada para koruptor. WinGamers melansir dari detikcom "Ketika kelompok agama Seperti Muhammadiyah dan NU ingin mendorong hukuman yang berat, yang mampu memberikan efek jera kepada koruptor, sekelompok anggota DPR RI justru melakukan Hal yang sebaliknya memberikan kabar gembira kepada koruptor,"kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar, Jumat (9/10/2015).

Menurut Dahnil, upaya revisi UU KPK dan mendorong UU pengampunan Nasional atau pengampunan Pajak bagi Mereka yang selama ini telah merugikan negara dengan melakukan manipulasi dan korupsi, membuktikan bahwa beberapa anggota DPR abai pada suara publik yang sudah sangat marah.

Baca juga artikel: Perbedaan Tajam Antar Fraksi Terkait "Usulan Revisi UU KPK"

"Dengan fakta praktik korupsi yang massif di Indonesia, yang telah banyak memberikan dampak kerusakan bukan hanya hak-hak pelayanan publik dan pembangunan, Namun juga telah merusak moral karena praktek rente dan korupsi tersebut, Muhammadiyah melalui muktamar Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu bahkan mendorong agar ada upaya hukuman berat yang diikuti dengan sanksi sosial yang juga berat kepada koruptor," tegas Dahnil.

Bahkan, ada gerakan seperti wacana mendorong "Jenazah Koruptor tidak perlu dishalatkan" dan berbagai upaya sanksi sosial lainnya. Deretan wacana yang disampaikan Pemuda Muhammadiyah dan kelompok Masyarakat lainnya sejatinya adalah ungkapan harapan agar Indonesia bisa bebas dari praktek korupsi.

"Tetapi, sekali lagi harapan tersebut seolah di rampas oleh sekelompok anggota DPR yang menginisiasi Revisi UU KPK yang bermuara pada upaya membubarkan KPK," tutup nya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});