Nilai Indonesia Tak Darurat Korupsi, DPR Setuju Eks Koruptor Maju Pilkada
Foto: SUMEKS.CO

Nilai Indonesia Tak Darurat Korupsi, DPR Setuju Eks Koruptor Maju Pilkada

Senin, 9 Des 2019 | 09:42 | Amalia Purnama Sari

Winnetnews.com - Anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid menyebut jika Indonesia saat ini tidaks sedang dalam kondisi darurat korupsi. Ia beranggapan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang memperbolehkan eks koruptor untuk ikut dalam Pilkada merupakan hal yang benar.

“Jika negara secara resmi mengatakan keadaan darurat korupsi, maka secara terpadu, terintegrasi, semua bidang hukum akan memberikan sanksi dan pembatasan kepada eks koruptor,” ujar Sodik, dikutip dari Okezone, Senin (09/12).

Menruutnya, jika negara sedang tidak darurat koripsi, maka tidak ada payung hukum satupun yang bisa melarang seseorang untuk jadi kepala daerah. “Kalau kondisi tidak darurat korupsi kan seolah KPU sendirian yang memberikan tekanan kepada eks koruptor,” katanya.

image0
Anggota DPR RI Sodik Mujahid (foto: Akurat.co)

Politikus asal Gerindra tersebut menyebut jika narapidana kasus korupsi yang sudah menjalani hukuman dan hak poltiknya tidak dicabut, maka yang bersangkutan tetap memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya, yaitu bisa memilih dan dipilih dalam sebuah pesta demokrasi.

“Eks koruptor yang sudah menjalani sanks hukum kembali memiliki hak-haknya untuk jadi kepala daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mendesak DPR agar segera merancang undang-undang yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah di perhelatan Pilkada.

Sebab, bila larangan itu hanya berbentuk PKPU, maka nantinya rentan digugat, karena pada Undang-undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, tak ada pelarangan bagi eks napi korupsi dalam berkompetisi di pesta demokrasi tersebut.

“Beban dan tanggung jawab mengatur ini bukanlah yang utama pada KPU tapi sesungguhnya ada pada pembuat Undang-undang. Jadi, semestinya dorongan yang besar dan kuat harus kita arahkan pada pembuat UU supaya pada level Undang-undang lah hal itu diatur. Ini kan anomali, justru KPU yang punya gagasan untuk itu. Semoga publik kita proporsional dalam merespons hal ini,” kata Titi.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...