Nuryati Solapari, Mantan TKI dapat gelar Doktor

Nuryati Solapari, Mantan TKI dapat gelar Doktor

Sabtu, 13 Agt 2016 | 21:30 | Rike
WinNetNews.com - Nuryati Solapari (37) berhasil pertahankan disertasinya berjudul "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Bagi Perlindungan Pekerja migran Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Menurut Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia" pada sidang guru besar Fakultas Hukum Unpad yang dipimpin Dekan Fakultas Hukum Unpad Dr An An Chandrawulan SH LLM, di Bandung pada Jumat (12/8).

Mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi ini raih gelar Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dengan predikat memuaskan."Gelar akademik ini saya abdikan untuk para TKI," ucap Nuryati Solapari, Sabtu (13/8/2016). Sidang itu antara lain dihadiri oleh ibunda Nuryati, keluarga, dan mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat. Nuryati lahir di Subang, Jawa Barat, 2 Juni 1979 mengisahkan dia jadi TKI untuk mengumpulkan uang guna membiayai kuliah setelah tamat SMA. Ia tamat dari SMA Prisma di Kota Serang, Banten, dengan lulusan terbaik.

Ia jadi pengasuh bayi (babby sitter) pada keluarga di Arab Saudi. Setelah masa kontrak kerjanya selesai 2001 dan uangnya cukup untuk masuk perguruan tinggi, dia kembali ke Tanah Air.Nuryati lalu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, Banten. Dalam perjalanan kuliahnya, dia sempat mengisi waktu bekerja di sebuah restoran siap saji.Usai meraih gelar S-1, Nuryati kemudian melanjutkan program pascasarjana S-2 ke Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Lulus Universitas Jayabaya, Nuryati bekerja menjadi dosen di Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa, sambil menjadi pekerja sosial dalam memberikan advokasi dan pemberdayaan kepada para calon TKI, mantan TKI, dan keluarga TKI. Ia kemudian mengikuti program S-3 di Fakultas Hukum Unpad hingga meraih gelar Doktor.

Dalam desertasinya, Nuryati mengatakan sudah terjadi ketidakadilan bagi pekerja migran di tiap tahapan baik itu pada masa prapenempatan, masa penempatan dan purnapenempatan. Oleh karenanya, kata dia, perlu ada bantuan hukum yang difasilitasi negara dalam setiap tahapan itu, jika memang dibutuhkan oleh TKI.Walau dia menyatakan banyak ketidakadilan bagi TKI, tapi Nuryati yakin bahwa menghentikan penempatan TKI adalah kebijakan yang tidak tepat. Karena sebut dia, ini menyangkut hajat hidup yang terjadi di kalangan berpendidikan rendah yang hanya dapat menjual jasanya di luar negeri. "Negara harus hadir agar mereka bisa tetap bekerja ke luar negeri dengan perlindungan negara yang baik," terangnya dalam disertasi tersebut.


TAGS:

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...