OK OTRIP Terhambat Oleh Pergub yang Dibuat Pada Era Ahok
Sumber : Istimewa

OK OTRIP Terhambat Oleh Pergub yang Dibuat Pada Era Ahok

Sabtu, 7 Apr 2018 | 03:43 | Oky

Winnetnews.com - Peraturan gubernur (Pergub) yang pernah ditandatangani Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ternyata menghambat pelaksanaan Ok Otrip Pemprov DKI era Anies-Sandi.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Masdes Arouffy, mengatakan, Pergub nomor 17 tahun 2015 tentang Pengadaan Jasa Layanan Umum Transportasi Jakarta yang diteken Ahok menghambat Ok Otrip.

Hal itulah yang membuat penggabungan operator bus kecil atau mikrolet dengan PT Transjakarta tak bisa berjalan. Sehingga akhirnya membuat program Ok Otrip Anies-Sandi tak juga memuaskan sampai kini, bahkan diprotes anggota DPRD DKI.

Pelaksanaan program OK Otrip dinilai sejumlah Fraksi DPRD DKI Jakarta belum memuaskan.

Masdes mengatakan Pergub yang dilahirkan Ahok itu hanya mengatur mekanisme kerjasama PT Transjakarta dengan operator bus besar, sehingga mikrolet tidak termasuk dalam klausul peraturan.

"Perubahan sudah disiapkan, pertengahan April (2018) diharapkan selesai. Karena Pergub sebelumnya hanya mengakomodasi angkutan bus besar, sementara Transjakarta sekarang merangkul bus kecil (mikrolet)," ungkapnya di Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (4/4/2018).

Perubahan tersebut disebutkannya melengkapi peraturan yang kini menjadi payung hukum, antara lain Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 78 tahun 2018 tentang Tim Pelaksanaan Program OK Otrip yang disahkan pada tanggal 3 Januari 2018.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah menyebutkan ada empat peraturan yang telah disesuaikan, antara lain Pergub Nomor 270 Tahun 2016 tentang Integrasi Layanan Angkutan Umum Berbasis Bus Rapid Transit (BRT), Pergub Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pergub Nomor 62 Tahun 2016 tentang Public Service Obligation (PSO) serta Pergub Nomor 409 Tahun 2016 tentang Key Performance Indicator (KPI).

"Semuanya selesai bulan ini," ungkap Andri ketika dihubungi, Kamis (5/4/2018).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ramli, mengatakan dirinya memaksa Pemprov DKI Jakarta melakukan percepatan terkait OK Otrip.

"Mengenai kelanjutan OK Otrip yang didirikan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur agar penduduk Jakarta bisa terlayani dengan baik, hanya satu karcis Rp 5.000 selama tiga jam. Tetapi sekarang Pak Gubernur, (armada) yang berjalan masih di bawah 100 unit," paparnya dalam interupsi Rapat Paripurna beragendakan jawaban Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan pada Selasa (2/4/2018).

"Sehingga diperlukan percepatan agar masyarakat Jakarta bisa dilayani OK Otrip, untuk itu bisa dipercepat disediakan 3.000 hingga 4.000 agar lebih cepat," tambahnya menegaskan.

Kini tinggal menunggu seluruh Pergub pengganti rampung maka keinginan DPRD bakal terkabul.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...