Orator PA 212 Sebut Prabowo Pengkhianat: "Anda tak pantas jadi pemimpin!"

Sofia
Sofia

Orator PA 212 Sebut Prabowo Pengkhianat: "Anda tak pantas jadi pemimpin!" Sumber foto: SINDONews

Winnetnews.com - Orator Aksi Super Damai, Marwan Batubara mengancam calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto. Menurutnya, jika Prabowo menerima tawaran jabatan dari Jokowi atau menerima kekalahan, maka pihak PA 212 akan mencatat mantan Danjen Kopassus itu sebagai pengkhianat.

"Kami ingatkan Prabowo untuk tidak mengakui hasil Pilpres itu karena nyata terjadi kejahatan. Apalagi kompromi dengan jatah komposisi beberapa menteri. Kami di sini mengingatkan Prabowo, kami mengorbankan sekian banyak harta untuk kepentingan kedaulatan. Untuk berlakunya prinsip-prinsip agama," kata Marwan saat berorasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (26/6), dikutip dari laman JPNN.

Marwan tidak ingin pergerakan yang selama ini mereka perjuangkan hanya dipandang sempit oleh Prabowo demi kepentingan sempit. "Anda (Prabowo) mengkhianati itu, anda tak pantas jadi pemimpin. Silakan anda ambil jalan sendiri, kami akan ambil jalan advokasi demi tegaknya Indonesia," kata Marwan.

Marwan juga mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) memundurkan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 selama dua bulan, mengaudit dengan rinci dugaan kecurangan yang dilakukan rival politik capres usungannya tersebut selama proses pemilu.

Setidaknya ada tiga hal yang mesti diaudit oleh MK. Pertama adalah audit uang rakyat dalam APBN yang digunakan Jokowi untuk kepentingan kemenangannya di Pilpres 2019.

Kedua, audit sistem informasi penghitungan suara (Situng) yang sarat kejahatan karena tidak mengikuti sistem IT internasional. Menurut dia, KPU seharusnya mengikuti standar IT internasional. "Tetapi ini IT-nya standar IT anak-anak," tuding Marwan.

Terakhir, lanjut Marwan, audit hasil penghitungan suara berdasarkan keterangan ahli dari Prabowo - Sandi, Jaswar Koto yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Menurut dia, dalam pengakuan Jaswar, ada 22 juta pemilih siluman dan ribuan TPS fiktif. "Itu harus diaudit. Ingat, hakim sudah disumpah menjaga konstitusi," tegasnya.

Apa Reaksi Kamu?