(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Organisasi Lingkungan Hidup akan Turut Gugat PT BMH Terkait Kebakaran Hutan

Rani
Rani

Organisasi Lingkungan Hidup akan Turut Gugat PT BMH Terkait Kebakaran Hutan
WinNetNews.com - Pemerintah gagal mendapatkan ganti rugi atas PT BMH (Bumi Mekar Hijau) untuk kasus kebakaran hutan yang melanda kawasan Sumatera Selatan setelah gugatan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditolak majelis hakim. Meski pemerintah gagal, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertimbangkan rencana untuk kembali membawa kasus kebakaran hutan ini ke pengadilan.

"Gugatan ini dilayangkan negara karena sesuai UU lingkungan hidup jelas bisa melakukan gugatan terhadap kejahatan lingkungan. (Setelah ditolak), untuk masyarakat sipil dan organisasi kita sedang menyusun langkah-langkah strategis melakukan gugatan," ujar Direktur Walhi untuk Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko kepada detikcom, Minggu (3/1/2015).

Walhi dan organisasi masyarakat sipil pecinta lingkungan tahu sekali alasan mereka untuk kembali melayangkan gugatan terhadap perusahaan tersebut ke jalur hukum. Selain karena Sumsel sebagai penyumbang kebakaran hutan terbesar di Indonesia, banyak masyarakat tak bersalah yang meregang nyawa akibat asap yang ditimbulkan.

"Pertama, bahwa di tahun 2015 ini Sumatera Selatan itu merupakan penyumbang kebakaran terluas, sekitar 40 persen dari 2,1 juta hektare lahan yang terbakar, berarti ada 808 ribu hektare. Dan itu melibatkan 18 perusahaan HTI dan 41 perkebunan sawit," jelas dia.

"Pilihan Walhi mengambil kasus 2015 karena kerugian negara sangat besar dan dampak yang dihasilkan akibat kebakaran hutan ini sudah sekitar 3 orang balita meninggal dunia karena asap di Sumsel, dan 60 orang terkena ISPA. Di sisi ekonomi yang tak terbantahkan itu bahwa kerugian akibat kebakaran hutan di tahun 2015 ini mencapai Rp 200 triliun," sambung Hadi.

Saat ini Walhi masih berupaya mengumpulkan bukti dan saksi yang lebih banyak untuk membawa kembali kasus tersebut ke pengadilan. "Harapan kita memang melihat misalnya gugatan yang ditolak hakim ini, berarti kami masyarakat sipil harus memikirkan dan menyiapkan bukti yang kuat," kata dia.

(Dilansir dari situs Detik)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});