Orientasi Bela Negara Tidak Harus Merujuk Pada Hankam

Orientasi Bela Negara Tidak Harus Merujuk Pada Hankam

WinNetNews.com - Ide kewajiban Bela Negara yang dicetuskan oleh Menhan Ryamizard, mendapat apresiasi positif dari Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais. Menurutnya Ide ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana ancaman tradisional maupun non tradisional sudah semakin sering mengemuka. Sebagai contoh adalah, fonomena-fenomena WNI yang direkrut sebagai jaringan teroris, infiltrasi budaya asing, serta kasus-kasus lain yang berada di perbatasan Negara.

Namun demikian, Hanafi berpendapat bahwa program bela negara ini jangan sampai disalah artikan sebagai wajib militer semata, dan program ini tidak berhenti di tengah jalan.

"Sebaiknya program bela negara sifatnya wajib tuntas bagi mereka yang sudah sukarela bergabung atau ditunjuk oleh negara, tidak bisa berhenti di tengah jalan jika sudah memilih atau ditetapkan. Sebagai contoh, pegawai BUMN beberapa juga sudah mengadopsi konsep semacam ini dan outputnya bagus," ungkap Hanafi yang WinGamers lansir dari detikcom.

Baca juga artikel: Seperti di Korea, Indonesia Akan Adakan Wajib Bela Negara Loh!

Sementara itu menurutnya, konsep Bela Negara dapat diperkaya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan program 'Peace Corps' nya. Sehingga kegiatan bela negara ini orientasinya tidak harus merujuk kepada Hankam (Pertahanan dan Keamanan). Tetapi juga memiliki relevansi untuk keperluan pembangunan Sosial dan ekonomi masyarakat.

Misalnya kurikulum bela negara bisa mencakup umum dan khusus. Kurikulum umum seperti terkait dengan doktrin, wawasan nusantara, dan cara pengambilan strategis. Kemudian kurikulum khusus menyangkut profesi yang menjadi latar belakang peserta bela negara.

Hanafi berharap bahwa program bela negara ini bisa terus berjalan sambil terus disempurnakan. Sementara itu, soal anggaran untuk program bela negara ini masih digodok dan dipertimbangkan matang-matang.