(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pajak RI, Akses Perbankan Jadi Permasalahan

Muchdi
Muchdi

Pajak RI, Akses Perbankan Jadi Permasalahan

WinNetNews.com - Kombinasi dari beberapa hal. Salah satunya adalah sulitnya akses ke sektor perbankan dan sektor keuangan, hal ini merupakan permasalahan perpajakan Indonesia.

"Di mana saja di dunia, otoritas pajak dapat memiliki sumber penerimaan yang baik jika memiliki data dan informasi yang lengkap dan akurat," ujar Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro, dikutip pada laman Kementerian Keuangan, seperti di lansir dari VIVA , Jakarta, Minggu, (13/12/2015).

Padahal dengan memiliki data dan informasi yang lengkap dan akurat, kata Bambang, pemerintah dapat mengetahui potensi perpajakan yang ada di Indonesia.

"Hal inilah (akses perbankan) yang membedakan Direktorat Jenderal Pajak dengan IRS (internal revenue service) ," kata Bambang.

Dia menjelaskan, hal negatif lain dari Undang-Undang (UU) Kerahasiaan Bank adalah pemerintah tidak dapat mencari data mengenai rekening bank yang dimiliki oleh orang Indonesia di luar negeri.

Menurutnya, pertukaran informasi antarnegara tidak dapat dilakukan karena keberadaan UU tersebut.

Terkait hal tersebut, Menkeu berharap, adanya political willingness untuk melonggarkan UU kerahasiaan bank, agar Indonesia dapat memperbaiki penerimaan negara.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});