Pakar Hukum Internasional Tentang Papua Merdeka: Mustahil, Seperti Memasukkan Bayi Lahir ke Dalam Rahim Ibunya Lagi

Amalia Purnama Sari
Amalia Purnama Sari

Pakar Hukum Internasional Tentang Papua Merdeka: Mustahil, Seperti Memasukkan Bayi Lahir ke Dalam Rahim Ibunya Lagi Sumber: BBC

Winnetnews.com - Isu referendum Papua saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Bukan hanya masyarakat Indonesia, referendum Papua juga menjadi santapan hangat beberapa media asing. Menanggapi masalah ini, KT HAM PBB bahkan nyaris mengirimkan perwakilannya untuk datang ke Papua secara langsung.

Referendum Papua ini tentu ditentang oleh pemerintah RI. Bukan hanya ditentang, beberapa pihak menyebut jika referendum ini mustahil untuk dilaksanakan.

Sebut saja Mahfud MD yang menyatakan bahwa referendum Papua tidak akan terwujud. Dalam acara ‘Indonesian Lawyers Club’ pada Selasa (03/09) lalu, ia sempat menyinggung bahwa mekanisme referendum secara nasional dan internasional tidak akan memungkinkan Papua untuk merdeka.

“Dalam konteks Papua ini kan muncul suara minta referendum, saya katakan baik nasional maupun internasional, sudah tidak mungkin sama sekali untuk Papua,” kata Mahfud, seperti dikutip dari Suara.com, Selasa (10/09).

“Di dalam tata hukum kita yaitu dalam konstitusi maupun perundang-undangan lain, tidak ada mekanisme pengambilan keputusan dengan referendum. Dulu pernah ada namun itu dikhususkan untuk Undang-Undang Dasar,” tambahnya.

Mahfud juga melakukan perbandingan dengan kasus yang terjadi pada Timor Leste di tahun 1999. “Timor Timur sudah sejak awal masuk dalam catatan Komite 24 PBB tentang Self-Governing Territory. Di poin itu, Timor Timur memiliki hak untuk pemerintahan sendiri. Sedangkan Papua tidak ada dalam daftar tersebut. Jadi mau minta referendum dari mana?

“Kita perlu ingat Pepera tahun 1969 juga. Sudah ada 87 negara yang setuju jika Papua mutlak bagian dari NKRI,” jelas Mahfud.

Mustahil Secara Hukum Internasional

Guru besar hukum internasional Universitas Diponegoro, Eddy Pratomo, juga menyatakan hal yang sama dengan Mahfud MD.

“Bukan hanya hukum nasional, namun juga secara hukum internasional. Papua sudah jelas tidak bisa masuk ke dalam daftar tersebut. Itu sama saja seperti memasukkan bayi ke dalam rahim ibunya lagi,” ujar Eddy, seperti dikutip dari CNN Indonesia pada Selasa (10/09).

Menurut Eddy, Papua secara otomatis ikut merdeka bersama Indonesia ketika Soekarno membacakan kalimat proklamasi 17 Agustus 1945. Tidak hanya itu, Papua otomatis juga merupakan bagian dari kekuasaan Indonesia menurut prinsip Uti Possidetis Juris. Prinsip ini adalah penetapan batas-batas wilayah negara yang baru merdeka dari penjajahan dengan memastikan wilayahnya kembali.

“Wilayah-wilayah di zaman koloni dulu jika ingin merdeka, maka wilayah atau batas yang digunakan adalah milik koloni. Hal itulah yang menyebabkan mengapa waktu Indonesia merdeka tahun 1945, Singapura dan Malaysia tidak ikut merdeka. Mereka bukan wilayah jajahan Belanda,” ucap Eddy.

Eddy juga merespon tanggapan mengenai masyarakat Papua yang tidak pernah mengakui Proklamasi 1945 dan tidak ikut dalam perjuangan RI.

Ia dengan optimis berkata bahwa argumen tersebut sangat mudah dipatahkan. “Lah, orang Batak, orang Padang, mereka itu juga tidak pernah ada deklarasi yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, tapi menurut prinsip Uti Possidetis Juris, mereka sah milik Indonesia,” kata Eddy, dilansir dari CNN Indonesia.

Perihal argumen yang menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Belanda dengan nama Netherlands New Guinea yang didasarkan pada Konstitusi Kincir Angin pada 1898, Eddy juga menampik dengan menunjukkan fakta.

“Sudah kami teliti, dan tidak ada poin tersebut dalam Konstitusi Kincir Angin. Lagipula Indonesia kan merdeka tahun 1945. Pada waktu Indonesia merdeka, konstitusi yang berlaku di Belanda itu masih menggunakan tahun 1938. Pasal 1 konstitusi tersebut menyatakan bahwa Kerajaan Belanda termasuk Indonesia, tidak spesifik ke Papua saja,” papar Eddy.

Meskipun Belanda sempat memasukkan nama Papua di konstitusi, namun Indonesia kemudian marah dan akhirnya pihak internasional datang menengahi.

“Konstitusi tersebut kemudian dihapus pada tahun 1963 karena ada Kesepakatan New York tahun 1962,” tambah Eddy.

Kesepakatan tersebut lantas memaksa Indonesia untuk menggelar referendum yang biasa dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat Papua (Pepera). Meskipun diketahui bahwa dalam prosesnya banyak kecuruangan terjadi.

Ada pihak yang menyatakan jika Pepera tidak adil karena tidak menggunakan konsep one man one vote. Argumen ini lantas dibantah oleh Eddy. Ia mengatakan bahwa metode pemungutan suara dalam Pepera sebelumnya sudah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Papua.

Semua klaim ini, menurut Eddy, hanya bisa dibantahkan oleh satu syarat apabila sebuah negara ingin merdeka berdasarkan hukum internasional.

“Pertama, harus ada konstitusi di negara induk dan mendapatkan pengakuan internasional. Papua kalau memisahkan diri harus ada proses konstitusional, padahal undang-undang kita tidak mengatur tentang referendum. Jika memang menginginkan pemisahan diri, maka kita harus merubah UUD 1945,” tutup Eddy.

Apa Reaksi Kamu?