Paket Kebijakan Ekonomi VI: Fokus Menggerakan Ekonomi di Wilayah Pinggiran

Paket Kebijakan Ekonomi VI: Fokus Menggerakan Ekonomi di Wilayah Pinggiran

WinNetNews.com - Paket kebijakan jilid VI sore ini (5/11/15) dibacakan oleh menteri Darmin kali ini salah satunya berfokus pada upaya untuk menggerakan perekonomian di wilayah pinggiran dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengelolah sumber daya yang ada di wilayah itu dan sekitarnya. Termasuk juga sumber daya yang tidak utama tetap diberikan perhatian.

Sementara itu sejumlah wilayah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yang masuk ke dalam daftar pengembangan kawasan ekonomi khusus antara lain:

1. Tanjung lesung, Banten

2. Simangke, Sumatera Utara

3. Palu, Sulawesi Tengah

4. Bitung sulawesi Utara

5. Mandalika NTB

6. Morotai Maluku Utara

7. Tanjung Api-Api Sumatera Selatan

8. Maloy Batuta Trans kalimantan kalimantan Timur

Dari 8 kawasan itu 2 diataranya pengopersiannya sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Tetapi mengenai apa saja fasiltas yang akan diberikan baru tuntas dibahas tahun ini.

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini adalah memberikan kepastian sekaligus memberikan daya tarik bagi penanam modal. Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan bagi pekerja di wilayah masing-masing.

 

Selain itu juga diharapkan mampu mendorong keterpaduan dalam upaya menciptakan iklim investasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab fasilitas pemerintah pusat bergabung dengan fasilitas pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menjalankan penyederhanaan dan kemudahan investasi di berbagai daerah.

Kemudian dalam paket kebijakan ini juga dibahas mengenai penyederhanaan perizinan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sebelumnya BPOM sudah melakukan penyederhanaan izin dalam impor bahan baku obat dan makanan. Hal ini seperti yang tertera pada Paket Regulasi Pertama. Yakni, semakin banyak perizinan yang dilakukan secara online, meskipun sebagian masih menggunakan sistem offline.

Diketahui bahwa melalui kebijakan di paket regulasi pertama ini, mampu memperpendek upaya izin impor bahan baku obat-obatan sekitar 57 jam. Kemudian di paket regulasi kali ini kebih disederhanakan lagi, sehingga benar-benar sistem perizinannya online. Disebutkan oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Indonesia saat ini hampir mengimpor semua bahan baku obat-obatan.