Palestina Geram Namanya Dihapus Situs Deplu AS
Ilustrasi warga Palesinta di tengah kobaran api. (Foto: Merdeka.com)

Palestina Geram Namanya Dihapus Situs Deplu AS

Rabu, 28 Agt 2019 | 15:15 | Khalied Malvino

Winnetnews.com -  Palestina kembali dibuat haru pasca Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) menghapus namanya dari berbagai hal yang berkaitan dengan AS, Minggu (25/8/2019).

Menyikapi hal tersebut, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh mengutuk tindakan AS, sebagaimana disampaikan dalam sidang kabinet mingguan dan dilaporkan kantor berita Wafa, Selasa (27/8/2019), tindakan AS semakin mempertegas sikap bias negara digdaya yang membela Israel itu.

Melansir portal iNews.id, Kabinet Palestina menyatakan tindakan tersebut tak bisa menghapus hak rakyat Palestina berdasarkan pengakuan dari sejumlah negara mayoritas di dunia.

Kabinet Palestina menegaskan akan membawa isu penting ini ke Sidang Majelis Umum PBB ke-74 yang digelar pada September di markas besar di New York. Presiden Mahmoud Abbas dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan Forum PBB.

Presiden Palestina itu juga direncanakan mengadakan pertemuan bilateral dengan para kepala negara, serta memimpin delegasi G77 dan China, yang akan diadakan di sela Sidang Majelis Umum PBB.

Sebelumnya Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan, keputusan tersebut merupakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan luar negeri AS.

"Langkah ini sekali lagi menunjukkan bahwa Pemerintah AS tidak hanya bias terhadap pendudukan Israel, namun juga sejalan dengan apa yang direncanakan kelompok ekstrimis sayap kanan Israel," kata Rudeineh.

Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengecam AS dengan menyebut sikap ini sebagai upaya untuk menghilangkan konsep perdamaian solusi dua negara.

"Pemerintah AS saat ini menerapkan visi Israel untuk menghancurkan solusi dua negara dan diri dari hak-haknya," kata kemlu, dalam pernyataan pers.

Pemerintah Otoritas Palestina memutuskan hubungan politik dengan AS setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Keputusan itu ditindaklanjuti dengan pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.

Langkah AS tersebut dikecam komunitas internasional karena melanggar resolusi PBB.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...