Pansus Tidak Bisa Paksa Presiden Ganti Menteri

Pansus Tidak Bisa Paksa Presiden Ganti Menteri

WinNetNews.com - Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra mengatakan, sesuai undang-undang pergantian menteri adalah wewenang penuh Presiden. DPR, apalagi Pansus Pelindo II tak berhak memaksa Presiden untuk mengganti menterinya.

"Apalagi, Pansus Pelindo II yang sejak awal terlihat sudah subjektif untuk menarget seseorang untuk diganti. Pansus Pelindo II sampai merekomendasikan pemecatan seorang menteri dan mengancam mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bila tergetnya tak dipenuhi Presiden. Jelas itu melanggar hukum?" ujar Saldi Isra kepada SP di Jakarta, Senin (28/12).

Menurutnya, pernyataan Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka itu untuk mengganti Menteri BUMN Rini Sumarno sebagai tanda bahwa Pansus tidak tahu aturan ketatanegaraan Indonesia. Kondisi semakin mengkerdilkan lembaga DPR dimata masyarakat.

 

"Soal menteri itu wewenang penuh Presiden. Rekomendasi tidak ada hubungannya dengan HMP. Penyataan (Rieke) itu semakin menunjukkan DPR tak megerti sistem ketatanegaraan bangsanya sendiri," katanya.

Bahkan, tegas Saldi Isra, rekomendasi Pansus Pelindo II yang diinisiasi oleh partai pendukung pemerintah yakni PDIP itu telah melanggar hukum. Sebab, DPR sebagai lembaga tinggi negara tak mengetahui tugas dan fungsinya.

Ia menjelaskan, saat ini Indonesia menganut sistem presidensial. Sementara, apa yang dipaksakan oleh Rieke yang terus berjuang untuk membantu pemecatan Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN masuk dalam sistem parlementer.

"Besok-besok, kalau tidak suka dengan 34 menteri Jokowi tinggal menciptakan 34 pansus. Setahun bisa itu semua dibuat. Habis kan menterinya. Terus apakah ini yang diinginkan bangsa ini? Saya kira Presiden tak perlu respon rekomendasi Pansus karena DPR sudah terlalu jauh melangkah. Itu jumping. Mungkin dia (Rieke) tak baca undang-undang yang dibuatnya sendiri," katanya.

(seperti dilansir Berita Satu)