PBB Kecam Taliban yang Ingkar Janji Terhadap Perempuan Afghanistan
Foto: AP

PBB Kecam Taliban yang Ingkar Janji Terhadap Perempuan Afghanistan

Selasa, 12 Okt 2021 | 16:00 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam janji-janji Taliban yang "dilanggar" terhadap kaum perempuan dan anak-anak perempuan Afghanistan. Dia pun mendesak dunia untuk menyumbangkan lebih banyak uang ke Afghanistan untuk mencegah keruntuhan ekonominya.

Hal itu disampaikan setelah pembicaraan tatap muka pertama antara Amerika Serikat dan Taliban sejak kelompok garis keras tersebut menguasai kembali negara itu, di mana isu hak-hak perempuan diangkat. Demikian menurut Departemen Luar Negeri AS.

"Saya sangat khawatir melihat janji yang dibuat untuk perempuan dan anak perempuan Afghanistan oleh Taliban dilanggar," kata Guterres kepada wartawan seperti diberitakan kantor berita AFP, Selasa (12/10/2021).

"Saya sangat mengimbau Taliban untuk menepati janji mereka kepada perempuan dan anak-anak perempuan dan memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional," imbuh pemimpin badan dunia itu.

Guterres mengatakan PBB "tidak akan menyerah" pada masalah ini dan mengatakan badan dunia tersebut membahasnya setiap hari dengan Taliban.

Diketahui bahwa Taliban telah berkuasa sejak pertengahan Agustus, tetapi legitimasinya sebagai pemerintah masih belum diakui secara internasional.

"Janji yang dilanggar menyebabkan mimpi buruk bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan," kata Guterres, seraya menekankan bahwa tiga juta anak perempuan telah terdaftar di sekolah sejak 2001, dan jumlah rata-rata pendidikan untuk anak perempuan telah meningkat dari enam tahun menjadi 10 tahun.

"Delapan puluh persen ekonomi Afghanistan adalah informal, dengan peran perempuan yang lebih besar. Tanpa mereka, tidak mungkin ekonomi dan masyarakat Afghanistan akan pulih," Sekjen PBB itu memperingatkan.

Guterres juga berbicara panjang lebar tentang tantangan yang dihadapi ekonomi Afghanistan. Aset-aset negara yang disimpan di luar negeri telah dibekukan, dan bantuan pembangunan telah ditangguhkan.

"Kita perlu mencari cara untuk membuat perekonomian kembali bernafas. Ini bisa dilakukan tanpa melanggar hukum internasional atau prinsip-prinsip kompromi," katanya.

"Saya mendesak dunia untuk mengambil tindakan dan menyuntikkan likuiditas ke dalam ekonomi Afghanistan untuk menghindari kolapsnya (ekonomi)," tandasnya.
 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...