PDI-P Ingin KPK Segera Dibubarkan

PDI-P Ingin KPK Segera Dibubarkan

WinNetNews.com - Wacana RUU Revisi UU KPK dianggap kurang tepat di tengah kondisi Indonesia yang saat ini sedang mengalami berbagai persoalan mulai dari persoalan asap, ekonomi, dan kekeringan.

Namun, nampaknya PDI-P masih ngotot agar draf UU KPK yang diajukan ke Baleg DPR itu bisa untuk disetujui. Melalui para kadernya di DPR, PDIP akan sekuat tenaga mendorong agar draf RUU yang akan 'membunuh' KPK itu bisa berhasil disetujui jadi UU.

Baca juga artikel: Draf RUU Tentang Revisi UU KPK

WinGamers melansir dari detikcom, politikus PDIP Arteria Dahlan mengungkapkan "Saya pastikan bahwa kami, Fraksi PDIP, akan full team mendukung revisi UU KPK. Jadi bukan yang hanya menandatangani inisiasi revisi UU KPK," katanya pada Rabu (7/10/2015) malam.

Saat ini, baru 15 orang anggota DPR dari F-PDIP yang meneken usulan inisiatif revisi UU KPK. Namun, jumlah itu dipastikan akan membengkang karena fraksi banteng akan mengerahkan seluruh kekuatan, yakni 109 anggota DPR untuk mendorong agar revisi UU KPK bisa terwujud.

"Kebijakan ini merupakan kebijakan tidak populer, tapi harus kita ambil sebagai obat yang mengharapkan adanya penguatan institusi lembaga hukum. Sebelumnya, yang kuat itu orang-perorangnya yang ada di KPK. Kini kita akan melakukan penguatan semuanya. KPK, polisi, kejaksaan kuat," ungkap anggota Komisi II ini.

Politisi PDIP lainnya, Masinton Pasaribu tanpa malu-malu mengakui memang partainya ingin KPK segera dibubarkan dan hanya diberi waktu hidup 12 tahun lagi. Masinton yang juga anggota Komisi III dari fraksi PDIP itu menegaskan bahwa waktu 12 tahun yang akan diberikan ke KPK merupakan masa transisi sebelum pembubaran.

Baca juga artikel: Perbedaan Tajam Antar Fraksi Terkait "Usulan Revisi UU KPK"

"Kita ingin fase transisi ini sampai berapa tahun sih. Nah, tahun depan 18 tahun reformasi, berarti kalau besok (tahun depan) berlaku 12 tahun ke depan, 30 tahun fase transisional itu tadi kita menginginkan KPK tadi," ujar Masinton.

6 Fraksi yang mendukung revisi UU KPK adalah PDIP, NasDem, Golkar, PPP, PKB, dan Hanura. Partai Demokrat dan PKS menolak. Sedangkan PAN dan Gerindra belum membuat keputusan.

Pihak KPK sudah tegas menolak niatan beberapa anggota DPR untuk merevisi UU KPK. Bahkan, KPK menduga ada beberapa angota dewan yang dengan sengaja ingin mereduksi kewenanangan KPK yang selama ini menjadi lembaga terdepan dalam usaha pemberantasan korupsi.

"Tidak semua anggota DPR setuju dengan itu (revisi), beberapa fraksi mengatakan penolakannya. Saya tidak percaya ini institusi DPR, ada memang sebagian anggota DPR sangat bernafsu mereduksi kewenangan KPK" kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi saat menggelar jumpa pers di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2015).