(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pelanggaran HAM Masa Lalu Perlu Dituntaskan

Muhammad Takdir
Muhammad Takdir

Pelanggaran HAM Masa Lalu Perlu Dituntaskan
WinNetNews.com - Koordinator Setara Institute Hendardi menilai rencana penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai salah satu prioritas kerja kabinet, patut diapresiasi. Namun, dia mengingatkan agar penyelesaian ini tetap harus dalam kerangka dan mekanisme yang akuntabel, berdasarkan undang-undang dan berkeadilan.

"Respons Menkopolhukam dan Kejaksaan Agung atas perintah Presiden untuk menuntaskan kasus masa lalu, keluar dari jalur yang semestinya. Pilihan langkah hanya dengan penyesalan atas suatu peristiwa masa lalu, jelas tidak menunjukkan kesungguhan penyelesaian yang semestinya," ungkap Hendardi kepada Beritasatu.com, Rabu (6/1).

Presiden, kata Hendardi harus memastikan bahwa seluruh kasus masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000 diungkap kebenarannya. Kebenaran ini akan menjadi dasar pernyataan penyesalan, rekonsiliasi, dan reparasi bagi korban.

 

"Pengungkapan kebenaran adalah prasyarat dari semua langkah yang akan ditempuh," tandas dia.

Selain itu, katanya Presiden juga perlu memastikan bahwa tidak semua kasus pelanggaran HAM diperlakukan sama. Kasus penculikan paksa adalah yang paling lengkap untuk diselesaikan melalui peradilan HAM, apalagi DPR sudah merekomendasikan agar dibentuk pengadilan HAM.

"Sementara untuk kasus Wamena-Wasior yang terjadi 2003-2004, perintah UU adalah harus diadili melalui peradilan HAM, karena terjadi setelah UU 26/2000 diterbitkan," jelas dia.

Generalisasi atas semua kasus HAM, lanjut Hendardi menunjukkan adanya maksud tertentu untuk menebalkan impunitas bagi para pelaku, meskipun alat bukti mencukupi untuk digelarnya sebuah peradilan.

"Daripada kehendak Presiden dibonsai dengan kinerja yang tidak sesuai jalur, sebaiknya Presiden segera membentuk Komite Kepresidenan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM, sebagaimana dijanjikan dalam RPJMN. Dari komite inilah, presiden akan memperoleh pilihan-pilihan yang berkeadilan," imbuh Hendardi.

(seperti dilansir Berita Satu)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});