Pembangunan Cluster di Bekasi Ancam Infrastruktur Publik

Pembangunan Cluster di Bekasi Ancam Infrastruktur Publik

Minggu, 31 Jan 2016 | 22:05 | Muchdi

WinNetNews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, tengah merancang peraturan daerah ihwal pembangunan perumahan cluster di wilayah setempat.

"Perda akan mengatur tentang tata cara pendirian perumahan cluster," kata anggota Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, Minggu (31/01/2016).

Menurut dia, pendirian perumahan jenis cluster tersebut harus diatur, sebab jumlahnya semakin banyak di Kota Bekasi. Sejauh ini, ucap dia, pembangunannya tak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga lolos dari kewajiban-kewajiban yang ada. "Dampaknya terhadap hak-hak penghuni atau konsumen yang diabaikan," ucap Ariyanto.

Ia mencontohkan, kerugian adanya perumahan cluster tersebut adalah infrastrukturnya banyak yang menumpang pada infrastruktur yang sudah eksis di lingkungan sekitar. Selain itu, pengelolaannya cenderung eksklusif. "Fasilitas sosial dan umumnya enggak jelas," ujar Ariyanto.

 

Dalam raperda yang tengah dibahas, tutur dia, akan ada batasan luas minimal dan maksimal lahan. Selain itu, bakal disinergikan dengan Perda Izin Mendirikan Bangunan dan sarana-prasarana utilitas perumahan. "Ini masih dalam pembahasan. Kami akan lihat nanti arahnya seperti apa," tuturnya.

Kepala Dinas Tata Kota Bekasi Koswara mengapresiasi langkah DPRD membuat peraturan daerah. Dia mengakui, dampak dari pembangunan cluster tersebut sangat membebani sarana lingkungan sekitar. Ia menjelaskan, cluster lebih cenderung tak ikut membangun infrastruktur di sekitarnya, misalnya jalan dan saluran air.

Menurut dia, perumahan cluster memiliki model satu blok dan tertutup. Pengembang hanya membuat akses menuju jalan umum, sementara di dalam perumahan tak diperuntukkan bagi umum. Sedangkan fasilitasnya ikut lingkungan lain. "Kalaupun ada, fasilitas sosial dan umumnya sangat kecil," katanya.

 

Namun, ucap dia, sebaiknya peraturan tersebut tak hanya untuk kebutuhan pembangunan perumahan jenis cluster. Ia menyarankan peraturan itu bisa mengatur tentang kebijakan pemenuhan perumahan. "Karena kebutuhan perumahan ini cukup tinggi," ujarnya.

Sejauh ini, tutur dia, belum ada peraturan yang mengatur strategi dan kebijakan pemenuhan kebutuhan rumah tersebut. Adapun dalam setiap pembangunan perumahan, pengembang diwajibkan memberikan 2 persen lahan untuk pemakaman umum.

 

Berdasarkan data, pertumbuhan perumahan jenis cluster sangat pesat. Sesuai dengan perizinan, perumahan jenis ini paling banyak dibangun pada 2012 sebanyak 55 unit, sementara pada tahun berikutnya 28 unit. Tahun 2014 mulai berkurang, karena harga tanah semakin mahal. Ini belum mencakup cluster yang perizinannya di tingkat kecamatan, karena hanya memiliki luas tak lebih dari 2.000 meter persegi.

Sumber dari Tempo, Jakarta

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...