(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pembentukan Badan Cyber Nasional Harus Jelas

Fellyanda Suci Agiesta
Fellyanda Suci Agiesta

Pembentukan Badan Cyber Nasional Harus Jelas
WinNetNews.com - Rencana untuk membentuk Badan Cyber Nasional sepertinya harus dikaji ulang.

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengatakan, semangat pembentukan Badan Cyber Nasional yang ditujukan untuk melindungi insitusi pemerintahan dari penyadapan merupakan hal yang bagus. Namun, bila pembentukan lembaga negara yang digagas Menko Polhukam itu tidak dikaji secara matang, maka akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Pemerintah harus memperhatikan beberapa hal dalam pembentukan Badan Cyber Nasional. Pertama, imbuh TB Hasanuddin, lembaga itu harus jelas leading sectornya, apakah berada di bawah Kemenkominfo, Kemhan, Lemsaneg atau BIN," kata TB Hasanuddin, Senin (30/5/2016).

"Misalnya di Amerika Serikat itu ada The National Cybersecurity Center (NCSC). Lembaga ini jelas di bawah Department of Homeland Security (DHS). Tugasnya monitor, mengumpulkan dan berbagi information dalam sistem milik DHS, FBI, NSA, dan DoD," tambahnya.

Kedua, pemerintah harus menjelaskan posisi, tugas, dan kewenangan Badan Cyber Nasional. Karena BIN (Badan Intelegen Negara) juga memiliki misi khusus untuk mengatus cyber Negara.

Ketiga, alasan pemerintah tentang pembentukan Badan Cyber Nasional harus jelas.

Badan Cyber Nasional harus memiliki undang-undang yang jelas. Jika Badan Cyber Nasional tidak memiliki Undang-undang, maka masyarakat tidak bisa berekspresi dengan bebas.

"Kalau tak ada UU, bisa saja lembaga itu ternyata memiliki fungsi surveillance atau penyadapan yang bisa menghambat kebebasan masyarakat untuk berekspresi di dunia maya. Di Amerika saja kewenangan badan cyber dalam melakukan surveillance diatur dalam UU Freedom Act 2015," kata TB Hasanuddin.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});