Pembentukan Panja Pelindo II

Rani
Rani

Pembentukan Panja Pelindo II

Jakarta, wingamers - Anggota DPR komisi VI bersama dengan menteri BUMN sepakat akan membentuk Panitia Kerja Pelindo II (Panja Pelindo). Pembentukan Panja Pelindo II ini tujuannya untuk menangani persoalan tentang perpanjangan JICT. Hal ini detengarai oleh terjadinya pelanggaran undang-undang luar biasa yang dilakukan oleh Pelindo II. Dalam UU Pelayaran tahun 2008 disebutkan bahwa badan usaha pelabuhan diantaranya pelindo II hanya sebagai operator bukan sebagai regulator.

Sementara itu dalam UU no 17 tahun 2008 menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi operator dan fungsi regulator. Sehingga dalam hal ini pelindo II yang saat ini hanya sebagai operator sejak tahun 2011 harus mendapatkan izin konsesi dari pemerintah. Yang dimaksud pemerintah dalam hal ini adalah menteri perhubungan yang diwakili oleh otoritas di pelabuhan. Tetapi faktanya Pelindo II tidak pernah melakukan permohonan izin kepada pemerintah terkait perpanjangan JICT tersebut.

Di samping itu, pembentukan Panja Pelindo II juga untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap Pelindo II, menyelesaikan berbagai persoalan pada PT Pelindo II mulai dugaan korupsi pengadaan mobile crane, hingga perbaikan tingkat “dwelling time”.

“Komisi VI DPR RI sepakat membentuk Panja PT Pelindo II untuk mengungkap berbagai persaoalan terkait kinerja korporasi PT Pelindo II, dan apabila dalam usulan Rapat Paripruna DPR RI disepakati dibentuk Panitia Khusus, maka Komisi VI DPR RI sepakat untuk mengikuti sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno di Gedung DPR RI, Kamis malam.

Dalam rapat yang dibahas kamis (10/9) malam itu juga dibahas terkait penonaktifan direksi pelindo II. Sementara itu Menteri BUMN Rini Soemarno berjanji akan memberikan jawaban atas pertanyaan tertulis yang diajukan oleh komisi VI dalam rapat tersebut.

Komisi VI DPR akan menunggu keputusan terkait tindakan apa yang akan dilakukan oleh menteri BUMN pada hari senin. Panja akan segera dibentuk jika tidak ada keputusan yang mendinginkan situasi serta menghilangkan kegaduhan politik ini dan ekonomi .

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});