Pemberhentian Ahok Tak Perlu Tunggu Tuntutan Jaksa
istimewa

Pemberhentian Ahok Tak Perlu Tunggu Tuntutan Jaksa

Sabtu, 18 Feb 2017 | 20:31 | Rusmanto

WinNetNews.com - Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebetulnya sudah bisa diberhentikan sementara. Djohermansyah merujuk pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat 1 Pasal 83 tersebut menyebutkan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diberhentikan sementara jika didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana makar, tindak pidana terorisme dan juga tindak pidana memecah belah bangsa.

“Formulanya jelas, bahwa kalau kepala daerah didakwa dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun maka diberhentikan sementara. Bukan waktu penututan atau waktu vonis," kata Djohermansyah dalam diskusi bertajuk “Perkara Non-Aktif Kepala Daerah Terdakwa” di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2).

Menurut Djohermansyah, pemberhentian sementara tidak perlu menunggu ada tuntutan dari jaksa atau vonis dari haki. Yang menjadi poin penting dari Pasal 83 UU Pemda, kata dia adalah ancaman hukumannya.

“Kalau ancaman hukumnya paling lama lima tahun kan, berarti lima tahunnya termasuk. Kita bisa analogikan, penerimaan siswa akademi militer yang memiliki syarat tinggi minimal 160 centimeter. Kalau yang tingginya 160 centimeter ikut tidak? Ikut kan," terang dia.

Ahok telah resmi didakwa dengan Pasal 156 KUHP atau Pasal 156a KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman maksimal empat tahun penjara sedangkan Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.

“Ancaman hukum maksimal lima tahun berarti Ahok kena dengan ancaman tersebut, karena lima tahunnya termasuk,” pungkas dia.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...