Pembubaran HTI Dinilai Langgar UUD 1945 Pasal 28, Aparat Beri Jawaban
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Setyo Wasisto/Foto: Zool WNN

Pembubaran HTI Dinilai Langgar UUD 1945 Pasal 28, Aparat Beri Jawaban

Jumat, 12 Mei 2017 | 16:34 | Zulkarnain Harahap

WinNetNews.com - Langkah pemerintah membubarkan dan melarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Pihak penolak menganggap bahwa langkah itu justru melanggar UUD 1945 Pasal 28.

"Harus dibedakan dengan kebebasan sama pengakuan dasar negara," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Setyo Wasisto di Jakarta, Jumat (12/05/2017).

Bukan hanya itu, Setyo menegaskan penolakan terhadap pihak-pihak yang menganggap bahwa pemerintah melarang kebebasan berserikat. Seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 tersebut.

"Tetapi kalau dia tidak mengakui Pancasila bagaimana?" tegas Setyo.

Dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Meski demikian, UU Nomor 17/2013 tentang Ormas hanya mengatur pendaftaran ormas secara formal mengenai azas Pancasila. Padahal, dalam kesehariannya, ormas-ormas tertentu justru bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...