Skip to main content

Pemerintah Akan Buktikan Harga Daging Sapi Bisa Murah

Pemerintah Akan Buktikan Harga Daging Sapi Bisa Murah
Pemerintah Akan Buktikan Harga Daging Sapi Bisa Murah

Presiden Joko Widodo berjanji akan mengupayakan agar harga daging sapi bisa dibuat lebih murah. Disebutkan harga daging sapi di negara lain harganya bisa jauh di bawah Rp 100.000 per kilogram. Menurut Jokowi, harga daging sapi melonjak tajam karena ada yang menimbun stok daging tersebut.

"Ya, saya nanti akan beli langsung. Pemerintah akan beli langsung untuk membuktikan bahwa harga daging itu bisa lebih murah," kata Jokowi di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (10/8/2015) malam.

Ditegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang menimbun stok daging sapi. Menurut Jokowi, harga daging sapi di Indonesia bisa kembali ke angka Rp 90.000 atau bahkan turun di bawah angka tersebut.

"Kalau dilihat betul, stok itu ada, tetapi tidak dikeluarkan. Untuk apa sih? Itu supaya kita impor banyak. Baru dicari (oknum penimbunnya). Di negara lain bisa Rp 45.000-Rp 50.000. Sebentar lagi akan kami datangkan, sudah, yang murah," ucapnya.

Pemerintah akhirnya memutuskan memberikan izin kepada Bulog untuk mengimpor 50.000 sapi potong. Pemberian izin impor ini merupakan solusi untuk menstabilkan harga di pasar yang kian melambung. Semua sapi siap potong itu akan tiba di Indonesia pada akhir Agustus mendatang.

"Tadi diputuskan memberikan izin untuk Bulog mengimpor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor yang nanti bagaimana realisasinya sepenuhnya kita serahkan ke Bulog," kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sofyan mengungkapkan, sebelum sapi-sapi itu tiba di Tanah Air, Bulog akan melakukan operasi pasar untuk menjaga suplai di pasar yang kini terganggu akibat aksi mogok para pedagang daging. Menurut Sofyan, pemerintah juga tengah mempersiapkan solusi jangka menengah dan jangka panjang agar masyarakat tidak dirugikan dengan harga daging sapi yang terus melambung.

"Solusi jangka menengah dan jangka panjang ini perlu (dibicarakan) dalam rapat kabinet secara lebih luas, terutama harus (melibatkan) Menteri Pertanian," kata Sofyan. (jk)

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top