Pemerintah belum punya aturan baku pengawasan perdagangan "online"

Pemerintah belum punya aturan baku pengawasan perdagangan "online"

Kamis, 11 Agt 2016 | 16:12 | Rike
WinNetNews.com - Menurut Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pemerintah hingga saat ini belum mempunyai aturan baku pengawasan perdagangan "online".

"Sistem perdagangan online kini marak, sementara kami belum bisa melakukan pengawasan secara khusus sebab aturannya belum ada," jelas Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram Taufiqurrahman di Mataram, Kamis.Pernyataan tersebut dikemukakan dia dalam menyikapi maraknya aktivitas perdagangan "online" yang dinilai penting diawasi terutama untuk pedagang makanan.

Dikatakan, pihaknya tak memiliki data terhadap pedagang "online" di Kota Mataram, sebab Diskoperindag tak mengetahui keberadaan mereka di kota ini."Kondisi itu terjadi karena pedagang cenderung melakukan interaksi dan transaksi langsung ke pembeli melalui dunia maya," terangnya.

Di samping itu, pedagang "online" ini tak perlu mengurus izin usaha seperti izin rumahan yang bisa memudahkan pengawasan juga pembinaan dari pemerintah daerah."Oleh karena itu, kami berharap agar pemerintah dapat memberikan atensi terhadap aktivitas masyarakat ini dengan membuat regulasi atau pedoman baku sebagai dasar pengawasan di daerah," ucapnya.


TAGS:

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...