Skip to main content

Pemerintah Dapat Jaminan Tanah Kena Lumpur Rp 2,79 T Untuk Menalangi Korban Lumpur Lapindo

Pemerintah Dapat Jaminan Tanah Kena Lumpur Rp 2,79 T Untuk Menalangi Korban Lumpur Lapindo
Pemerintah Dapat Jaminan Tanah Kena Lumpur Rp 2,79 T Untuk Menalangi Korban Lumpur Lapindo

Pemerintah bersama pihak grup usaha Bakrie yaitu Lapindo Brantas Inc, dan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) melaksanakan penandatanganan surat perjanjian mengenai Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi atau talangan senilai Rp 781.688.212.000.

Dana ini untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Lumpur Sidoarjo.

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mewakili Pemerintah sebagai Pihak Pertama dan Presiden Lapindo Brantas Inc. Tri Setia Sutisna dan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam sebagai Pihak Kedua, dan setujui oleh Nirwan Bakrie selaku pemilik perusahaan.

Basuki mengatakan isi surat perjanjian memuat objek perjanjian, hak dan kewajiban, besaran dana antisipasi, jaminan, mekanisme pembayaran, dan mekanisme pengembalian. Demikian pula mengatur jangka waktu pengembalian, bunga, denda, dan penyelesaian perselisihan.

Menteri Basuki menjelaskan, jangka waktu pengembalian pinjaman selambat-lambatnya 4 tahun sejak ditandatangani perjanjian ini. Bunga pinjaman sebesar 4,8 % per tahun dari jumlah pinjaman. Jika pihak Lapindo Brantas Inc tidak dapat melunasi pinjaman, maka jaminan aset tanah dan bangunan yang terkena dampak lumpur telah dibayar Lapindo senilai Rp 2.797.442.841.586,- beralih kepada dan dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah.

Dana antisipasi ini adalah komitmen Pemerintah untuk menghadirkan keadilan dengan rasa kemanusiaan. Sebab sejak 2011, pihak MLJ sudah mengalami kesulitan pembayaran kewajibannya kepada korban lumpur Lapindo. (jk)

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top