Skip to main content

Pemerintah Diminta Rilis Detail Alasan Pembatalan Perda

Pemerintah Diminta Rilis Detail Alasan Pembatalan Perda
Pemerintah Diminta Rilis Detail Alasan Pembatalan Perda

Jakarta, Winnetnews.com - Pemerintah diminta untuk merilis detail peraturan daerah (Perda), yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bukan hanya menyebutkan alasan pembatalannya yang berjumlah 3.143 Perda.

"Apakah perda-perda yang dibatalkan termasuk perda yang intoleran dan diskriminatif?" tanya Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan, Kementerian Dalam Negeri pernah mengkaji terdapat 21 peraturan daerah yang diskriminatif.

Sementara lembaga lain, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pernah mengkaji terdapat 365 peraturan daerah yang diskriminatif.

"Setara Institute mencatat terdapat 53 peraturan daerah yang diskriminatif atas dasar agama," ujar Ismail.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top