Skip to main content

Pemerintah Ditantang Balik untuk Siasati Pemulihan Rupiah

Pemerintah Ditantang Balik untuk Siasati Pemulihan Rupiah

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meminta kepada para eksportir untuk melepas atau menjual valuta asing (valas) yang dimiliki untuk meredam pelemahan rupiah. Namun, imbauan ini dinilai tidak berdasar oleh para eksportir. Mereka justru bertanya balik apa yang sudah dilakukan BI dan pemerintah untuk menyiasati pelemahan rupiah tersebut.

"Dasarnya apa Gubernur BI suruh kita jual valas? Lalu, Gubernur BI paham ga kalau kita beli bahan baku pakai dolar, beli spare part pakai dolar?" ucap Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro kepada Media Indonesia, Selasa (25/8).

Ia secara tegas mengatakan belum ada kebijakan yang konkret dari BI dan pemerintah untuk menahan kemelorotan nilai tukar rupiah ini. Bahkan, ia heran melihat santainya pemerintah menanggapi pelemahan rupiah di saat rupiah sudah memasuki level Rp13.000.

"Kita juga pertanyakan dewan (DPR) ke mana. Kita mau balikin ke pemerintah, apa yang sudah mereka lakukan?" kata Toto.

Menurutnya, tanpa diminta pun, mereka telah melakukan kerja sama dengan pemerintah. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat dinilainya sudah menjadi cara mereka membantu pemerintah meningkatkan perekonomian nasional.

Malahan, pemerintah yang tidak sigap itu dinilai Toto telah membuat industri terpuruk. Rupiah yang melemah memberi dampak pada tingginya harga bahan baku pada industri nasional. Pasalnya, mayoritas industri dalam negeri masih mengimpor bahan baku.

"Daya beli masyarakat jadi turun. PHK banyak terjadi. Banyak pabrik yang sekarang ga pakai sistem shift lagi buat pekerjanya," ungkap Toto.

Maka dari itu, Toto meminta pemerintah memberi kemudahan investasi bagi pengusaha lokal. Ia mengatakan selama ini banyak pungutan di daerah yang sangat memberatkan pengusaha.

"Retribusi daerah sangat tumpang tindih. Bupati mungut, provinsi mungut. Kita mengharapkan kemudahan investasi," kata Toto.

Selain itu, belanja negara juga diharapkan Toto segera dilakukan. "Kalau belanja ga dilakukan, ga ada kegiatan, rupiah akan terpuruk. Orang jadi lebih banyak simpan dolar," tandasnya.

Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajad juga menolak bila diminta untuk menjual valas menjadi rupiah lantaran seluruh bahan baku beserta aksesoris di sektor tekstil merupakan barang impor. Namun, ia masih menyanggupi bila pemerintah meminta pengusaha tekstil untuk bekerja sama dalam menenangkan ekonomi dalam negeri.

"Boleh bekerja sama asal ada jaminan pas kita perlukan kurs dolarnya sama dengan kita jual," ucapnya.

Tidak hanya itu, di sektor migas, PT Pertamina juga mengatakan perlu menyimpan valas dalam jumlah besar untuk mengakomodir kegiatan impor minyak mentah dan produk kilang.

"Tapi kita coba seimbangkan apa yang bisa kita support untuk kontribusi ke pemerintah dengan menerapkan Peraturan BI tentang transaksi menggunakan rupiah," imbuh VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro.

Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Jabin Sufianto menyatakan pemerintah harus bertindak secara tegas dan konkret dalam merencanakan kebijakan ekonomi ke depan. Kebijakan yang hanya berupa himbauan atau permintaan menjual valuta asing (valas) dinilainya tidak akan efektif menekan spekulasi pasar.

"Kalau tidak ada ketegasan ekonomi arahnya kemana, pengusaha maunya menyimpan dolar. Kalau ada kebijakan konkret, kita oke-oke saja (jual valas)," tutur Jabin.

Karena tidak adanya ketidakpastian dari pemerintah, ia memperkirakan rupiah akan terus tergerus hingga melampaui Rp15.000. Bahkan, ia telah mendengar sudah banyak grup-grup perusahaan besar yang stres mengkhawatirkan kesehatan finansial perusahaan mereka.

"Mereka setahu saya sudah stres kalau rupiah bisa sampai 18.000. Ini bisa naik terus kalau mereka sudah stress seperti ini. Kalau dolar naik terus, pasti mereka akan tahan," tandasnya.

Saat ini, dari seluruh anggota AETI, baru PT Timah yang telah memeroleh izin ekspor pada Agustus ini. Sisanya termasuk PT Eunindo Usaha Mandiri yang dipimpinnya belum memeroleh izin ekspor. Makanya, ia mengklaim belum mengantongi valas yang besar. Namun, rata-rata dengan rata-rata ekspor timah sebanyak 6 ribu per ton, devisa yang bisa diperoleh mencapai Rp1 triliun.

"Pegang dolar saja ga signifikan. Kan belum boleh ekspor," imbuhnya.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top